Pemprov Jakarta Dorong Hunian Vertikal di Tengah Keterbatasan Lahan

BeritaNasional.com - Perumda Pembangunan Sarana Jaya menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi warga Jakarta. 

Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra mengatakan sektor perumahan tetap menjadi mandat utama pihaknya di tengah tantangan pembangunan kota besar.

"Jakarta saat ini sudah memenuhi berbagai persyaratan sebagai kota global. Infrastruktur transportasi, pusat bisnis, dan pariwisata tersedia lengkap," kata Andira dalam diskusi Balkoters Talk pada Kamis (11/9/2025).

"Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," tambahnya.

Andira mengatakan sejumlah proyek hunian terjangkau tengah berjalan, di antaranya program hunian terjangkau milik (HTM) di Pondok Kelapa yang sudah mencapai 98 persen. 

Program yang sebelumnya dikenal sebagai DP 0 persen ini menyediakan 740 unit komersial dengan harga Rp 500-Rp 600 juta untuk tipe dua kamar.

Selain itu, Sarana Jaya juga menyiapkan satu tower hunian dengan sekitar 700 unit ready stock di Cilangkap, ditambah pembangunan baru 480 unit.

Dengan begitu, total tersedia lebih dari 1.100 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemprov DKI sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau yang sebagian besar kontribusinya berasal dari Sarana Jaya.

Portofolio aset perusahaan juga tersebar di sejumlah kawasan strategis, mulai dari Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa dengan nilai aset mencapai Rp 7 triliun.

Di sisi lain, Pemprov DKI menilai hunian vertikal sudah menjadi keharusan di tengah keterbatasan lahan ibu kota.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menilai rusun menjadi solusi realistis.

"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun," kata Retno.

Dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 jiwa per kilometer persegi, kebutuhan hunian di Jakarta diperkirakan mencapai 288.393 unit. 

Retno menambahkan, keterbatasan lahan juga mendorong harga tanah semakin tinggi sehingga masyarakat terpaksa mencari rumah ke pinggiran kota.

"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir," ujar Retno.

Pemprov DKI saat ini memiliki sekitar 32 ribu unit rusun. Retno menyebutkan ada target agar pengelolaan UPRS meningkat menjadi BLUD pada 2027. 

Beberapa rusunawa juga dikembangkan dengan pendekatan sosial-ekonomi, misalnya Rusun Rorotan IX, Marunda, hingga rusun padat karya.

"Sosial-ekonomi juga kami pikirkan maka terbit Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus support semua kegiatan sosial ekonomi di Rusunawa, supaya bisa meningkatkan taraf hidup," tandas Retno.