Mabes TNI Siap Bekerja Sama dengan LNHAM Usut Tragedi Demo Agustus 2025

BeritaNasional.com - Mabes TNI menghormati segala upaya dari lembaga independen termasuk Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang menginginkan untuk mengusut tragedi demonstrasi berujung ricuh pada Agustus 2025 lalu.

“Setiap inisiatif untuk mengungkap fakta yang berorientasi pada kebenaran, transparansi, serta kepentingan bangsa. Tentu kita akan dukung sepanjang dilaksanakan sesuai koridor hukum,” kata Kapuspen Mabes TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

Bahkan, Freddy terbuka jika nantinya LNHAM memerlukan keterangan dari prajurit. Karena, dia menegaskan prinsipnya TNI akan selalu terbuka dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. 

“Apabila dalam prosesnya diperlukan data ataupun keterangan dari prajurit TNI, tentu hal tersebut akan diatur melalui mekanisme resmi sesuai prosedur hukum dan tata cara yang berlaku,” ujarnya.

“Prinsipnya, TNI terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia,” sambung Freddy.

Namun demikian, Freddy mengakui sampai saat ini belum ada koordinasi yang disampaikan LNHAM baik untuk meminta bantuan maupun pemeriksaan yang disampaikan kepada TNI.

“Sampai saat ini belum ada koordinasi terkait hal tersebut,” sebutnya.

Sebelumnya, Enam lembaga hak asasi manusia (HAM) telah secara resmi membentuk Tim Independen LNHAM guna mengusut pencarian fakta terkait peristiwa dengan demonstrasi berujung ricuh pada Agustus 2025 lalu.

Tercatat ada enam lembaga yang tergabung dalam LNHAM, yakni, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas.

"Tim ini tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama. Melalui kerja sama enam lembaga HAM ini, tim menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/9/2025).

 

Seluruh lembaga nantinya akan bertugas sesuai dengan wewenang dalam undang- undang untuk saling berkoordinasi. Agar, kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan pelanggaran serupa tidak terulang bisa lebih efektif.

“Bahwa ruang lingkup kerja Tim Independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum,” ujar Sri. 

Sehingga kehadiran LNHAM dapat secara independen menjadi langkah penting memastikan suara korban tidak terabaikan. Setelah data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban terhimpun untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh.

Dengan tetap fokus utama dari tugas LNHAM untuk mengkaji dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami korban maupun keluarganya akibat dampak dari kerusuhan Agustus lalu.

“Ini yang perlu kami suarakan, agar peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi prioritas pemerintah supaya tidak terulang kembali, serta agar tuntutan masyarakat bisa ditindaklanjuti. Yang perlu digaris bawahi adalah tim ini bukan hanya untuk pencarian fakta, tapi juga mengedepankan kondisi korban,” tegas Sri.