PKB Dukung Paket Stimulus Ekonomi Presiden Prabowo, Harap Tepat Sasaran

BeritaNasional.com - Fraksi PKB mendukung langkah pemerintah mengeluarkan 17 program paket stimulus ekonomi. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas menilai paket stimulus itu harus tepat sasaran, terserap maksimal dan diawasi berkelanjutan.

"PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah. Penyerapan tenaga kerja bahkan masuk dalam program khusus yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka," ujar Bertu dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/9/2025).

Paket stimulus terdiri dari tiga kategori: delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja. Bertu menilai, pengkategorian ini menegaskan prioritas sektor utama yang akan digarap pemerintah.

"Presiden juga berpihak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir dengan memberikan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan. Ini penting bagi mereka yang pekerjaannya berisiko namun minim perlindungan," ujarnya.

PKB mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu sebagai bagian komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja baru, dan melindungi kelompok rentan.

"Kami percaya program ini akan meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil," ujarnya.

Bertu berharap paket stimulus menjangkau masyarakat tanpa hambatan lokasi maupun birokrasi. "Seluruh pihak harus memastikan bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.

Bertu juga menekankan pentingnya evaluasi berkala dan transparan. "Evaluasi bulanan misalnya, untuk mengukur sejauh mana program perkotaan meningkatkan kualitas permukiman atau penyediaan ruang bagi gig economy. Indikatornya harus jelas dan terbuka," ucapnya.

Di akhir, ia meminta pemerintah tegas menindak penyalahgunaan kewenangan. "Jika ada pihak yang menyalahgunakan, jangan ragu menjatuhkan sanksi agar ada efek jera. Program ini harus memberikan manfaat sesuai mandat Presiden," pungkas Bertu.