Menteri Ara Minta Jaksa Agung Kawal 15 Kasus Pidana Terkait Proyek di Kementerian PKP

BeritaNasional.com -  Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah menyepakati kerja sama atau nota kesempahaman (Memorandum of Understanding/Mou) dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pendampingan dalam setiap program dan penindakan kasus yang ditemukan dalam sejumlah proyek. 

MoU ini disepakati langsung Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dilaporkan setidaknya 15 kasus pidana yang sudah ditemukan dari investigasi internal Kementerian PKP.

"Itu dibuktikan dengan ada beberapa, total sekitar 15 case yang ada di Kementerian kami. Yang ada yang sudah putus, keputusan pengadilannya, ada yang sedang berproses," ucap Ara di Kejagung Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ara menyebut 15 kasus tersebut berada di daerah luar Jakarta dengan rincian lima kasus di antaranya, merupakan dugaan tindak pidana korupsi dan 10 lainnya adalah dugaan tindak pidana umum.

"Kalau kita selalu menyampaikan proses-proses itu secara transparan dan langsung kepada pihak Kejaksaan," ungkap dia.

Menurutnya, dengan adanya MoU ini diharapkan Kejagung dapat mengawal Kementerian PKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai tonggak awal bagi sinergi nyata dalam melaksanakan tugas pemerintah.

Dilanjutkan Ara, dalam MoU ini terdapat 7 poin penting, yang pertama adalah pertukaran data, kedua pemberian bantuan hukum dan ketiga dukungan dalam rangka penegakan hukum. 

"Selanjutnya keempat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelima, pemulihan aset, keenam, pencegahan tindak pidana korupsi, ketujuh, pengamanan pembangunan yang bersifat strategis," terangnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kerja sama ini akan memperkuat segala upaya-upaya pencegahan tindak pidana terutama korupsi yang selama ini sudah berjalan sebelumnya antara kedua lembaga. 

"Yang kedua adalah tata administrasi, kemudian ada juga kami melakukan penindakan-penindakan atas berbagai kasus yang dilaporkan. Karena Pak Menteri ini selalu terbuka kalau ada hal-hal penyelewengan-penyelewengan,"ucapnya.