Presiden Prabowo Bakal Keluarkan Perpres Tata Kelola Makan Bergizi

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Langkah ini untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan karena masalah keracunan.

"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Tata kelola itu akan mengatur mengenai makanan, sanitasi, higiene, penanganan korban sampai kebutuhan rantai pasok yang semakin besar.

"Karena dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higieni, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,"

Setelah rapat koordinasi, BGN sepaket dengan Puskemas dan UKS akan dilibatkan dalam penanganan darurat dan mitigasi kesehatan dalam pelaksanaan program MBG.

Selain itu BGN akan meminta SPPG memiliki juru masak yang terlatih. Karena selama ini banyak yang belum memiliki juru masak terlatih.

"Oleh sebab itu, kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih," kata Dadan.

SPPG yang memiliki kemampuan terbatas akan dibatasi pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500. 

"Kemudian ada permintaan dari Komite Sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap dua bulan," jelas Dadan.

Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat penguji makanan sebelum diedarkan. Hal ini sudah diterapkan sejumlah SPPG yang dibangun oleh Polri.

"Kemudian setelah Perpres ini selesai, kami dari lintas kementerian akan bekerja lebih erat. Saya kira kita sudah implementasikan itu dengan BPOM, di mana anggaran kita integrasikan dengan Kementerian Kependudukan. Kita juga sudah bersama-sama melakukan dengan Kementerian Kesehatan. Saya kira kita akan lebih intens melakukan terkait dengan aspek sanitasi dan higiene," tutup Dadan.