Bantah Klaim Trump, Hamas Belum Teken Perjanjian Gencatan Senjata

BeritaNasional.com -  Pihak kelompok perjuangan Palestina, Hamas membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut pihaknya dan Israel telah menandatangani perjanjian perdamaian/gencatan senjata tahap pertama pada Rabu (8/10) kemarin. 

Juru bicara Hamas Walid Kilani menjelaskan, pihaknya belum menandatangani karena ketidaksepakatan tentang daftar tahanan Palestina yang ditahan Israel.

"Perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza belum ditandatangani karena ketidaksepakatan tentang daftar pemimpin Palestina yang dipenjara dan diharapkan bisa dibebaskan dari penjara Israel," kata Kilani kepada Ria Novosti pada Kamis (9/10), yang dikutip Jumat (10/10/2025).

Menurut Kilani, di antara para tahanan itu ada sejumlah pemimpin Hamas di antaranya, Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed, dan Hassan Salama.

Bahkan, kata Kilani, pelucutan senjata terhadap sejumlah gerakan perlawanan, termasuk Hamas, dan persoalan tentang pemerintahan Jalur Gaza tidak dibahas pada tahap perundingan tidak langsung di Mesir.

Kemudian, seorang sumber Israel mengonfirmasi kepada CNN bahwa negosiasi tengah berlangsung terkait pembebasan para tahanan Palestina.

Sementara itu, kata sumber, jenazah pemimpin Hamas yang terbunuh, yaitu Yahya Sinwar dan Mohammed Sinwar, tidak akan dikembalikan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata tersebut, katanya.

"Tim sedang menyusun daftar tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan. Masalah ini belum terselesaikan," ungkapnya.

Diinformasikan juga bahwa setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata, tank-tank Israel terekam masih menembaki banyak orang di jalanan di mana para pengungsi Palestina berjalan menuju Kota Gaza.

Rekaman itu disiarkan langsung oleh Al Jazeera. Koresponden saluran berita tersebut mengatakan tank-tank itu menembak dari jarak dekat.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 September 2025 lalu, Presiden AS Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza. Usulan tersebut antara lain menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Rencana itu juga menetapkan bahwa gerakan Hamas dan faksi-faksi lain harus menghentikan keterlibatan mereka di dalam pemerintahan Gaza, yang selanjutnya akan dipercayakan kepada "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" yang diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin oleh Trump.

Sumber: Antara