KPK Pantau Pembangunan Tanggul Pantai NCICD Senilai Rp278 Miliar di Jakut

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta Utara. 

Sebagai informasi, proyek senilai Rp278,8 miliar itu merupakan bagian penting dari upaya melindungi kawasan pesisir ibu kota dari ancaman banjir rob.

Kasatgas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti mengatakan proyek itu menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pemantauan difokuskan sejak perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan konstruksi sampai serah terima melalui penajaman peran pengawasan inspektorat,” ujar Linda dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (25/10/2025).

Proyek tanggul NCICD Fase A meliputi dua titik utama, yakni Ancol sepanjang 1,2 kilometer dan Muara Angke sepanjang 1,4 kilometer, dengan target penyelesaian pada Maret 2026. 

Pendampingan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari program tematik Korsup guna memastikan anggaran publik dan pengadaan barang/jasa berjalan efisien, transparan, dan bebas dari potensi kebocoran.

Linda menjelaskan, Jakarta Utara menghadapi dua ancaman besar yang menjadi dasar pentingnya proyek NCICD, yaitu penurunan muka tanah hingga 10 sentimeter per tahun di sejumlah titik dan kenaikan muka air laut sekitar 6 milimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

“Sehingga pembangunan proyek ini penting diawasi agar memberikan kepastian dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” jelas Linda.

KPK juga menekankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mematuhi kontrak kerja, menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan disiplin, serta memastikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berjalan optimal.

“Kami berharap proyek ini tidak hanya menjadi capaian fisik, tetapi juga memastikan anggaran yang telah dikeluarkan efektif untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik," kata dia.

"Pemantauan ini akan terus kami lakukan hingga seluruh lokasi tuntas dengan target rencana pada 2030,” tandasnya.