DPR Dukung Perpres Tata Kelola Makan Bergizi Gratis untuk Perkuat Regulasi dan Kualitas Program

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas program MBG di seluruh Indonesia. Ia yakin Perpres ini menjadi pijakan hukum agar pelaksanaan program MBG lebih tertib, transparan, dan menjamin makanan yang diberikan sesuai standar.

"Perpres MBG akan menjadi pijakan hukum penting agar pelaksanaan program lebih tertib, transparan, dan menjamin makanan yang dibagikan benar-benar aman, bergizi, serta memenuhi standar kesehatan," ujar Netty dikutip dari siaran pers pada Rabu (29/10/2025).

Netty mendorong Perpres ini segera difinalisasi agar bisa disosialisasikan ke publik. Supaya implementasi di lapangan memiliki kepastian hukum yang kuat.

"Kami mendorong agar Perpres ini segera disosialisasikan sehingga pelaksanaan program di daerah memiliki acuan yang jelas dan seragam. Hal ini penting agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan gizi anak dapat tercapai," ujarnya.

Menurut Netty, Perpres tersebut seyogyanya memuat tentang ketentuan teknis, seperti waktu produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini akan menjadi upaya menjaga mutu, kebersihan, dan kesegaran makanan bagi penerima manfaat.

"Kita memahami setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, penting agar pelaksanaan kebijakan nanti memberi ruang adaptasi, agar berjalan efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa esensi utama program MBG adalah meningkatkan gizi anak serta menjamin keamanan pangan. Netty juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja petugas dapur yang berperan langsung dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.

"Para petugas dapur adalah garda terdepan penyedia gizi anak-anak kita. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang aman," tegasnya.

Netty mendorong agar pemerintah memperkuat pendampingan teknis, peningkatan fasilitas, dan pengawasan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan masyarakat.

"Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu bergandengan tangan agar pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pada pekan ini.

Perpres ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar insiden keracunan dan masalah lainnya tidak terulang di masa depan.

“Minggu ini harus selesai, tetapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan, kan tidak. Jadi, sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang (sudah, red.) jalan. Nah, perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).