BSPS Bukti Keberpihakan Pemerintah untuk akyat Kecil

BeritaNasional.com -  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.  Melalui perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah pemerintah komitmen mewujufkan runah layak huni. 

Saat mengunjungi rumah salah seorang penerima program BSPS Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025) Menteri PKP berkesempatan berbincang dengan pemilik rumah, Nawi.

“Silakan sampaikan bagaimana perasaan Ibu terhadap bantuan ini,” katanya kepada perempuan tua itu.

Terkait dengan pertanyaan itu, Nawi pun menyampaikan rasa haru dan syukur karena rumahnya yang tidak layak huni saat sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

Menurut dia, Kementerian PKP pada 2025 melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan efisien.

Dalam hal ini, kata dia, pengadaan material dilakukan secara terbuka melalui toko bangunan.

“Di sini (program BSPS di rumah Nawi) bisa menghemat sekitar 7,28 persen. Penghematan itu dikembalikan untuk menambah volume material rumah warga,” katanya.

Ia pun mencontohkan dinding yang sebelumnya hanya akan dicat sebagian, dengan adanya penambahan volume material bisa dicat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan skala program tersebut secara signifikan pada tahun 2026.

Jika tahun 2025 terdapat 45 ribu unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, kata dia, pada tahun 2026 jumlahnya akan melonjak hampir sepuluh kali lipat.

“Presiden Prabowo menugaskan kami menaikkan target dari 45 ribu menjadi 409 ribu rumah. Ini program unggulan yang sangat pro rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Ara. 

Ia mengatakan dari total anggaran Kementerian PKP sekitar Rp10,5 triliun, sebanyak Rp8,89 triliun dialokasikan untuk BSPS.

Menurut dia, besarnya porsi itu menunjukkan bahwa perumahan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah.

“Rumah rakyat yang tidak layak huni di Indonesia masih sekitar 26,9 juta unit. Karena itu, Presiden meminta program ini diperluas. Kami ingin memastikan setiap warga memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman,” katanya menegaskan.

Selain bantuan dana Rp20 juta per rumah, dia menilai keberhasilan BSPS juga ditopang semangat gotong royong masyarakat.

Ia kembali mencontohkan apa yang terjadi dalam kasus rumah Nawi, pendamping berhasil menggalang partisipasi warga senilai Rp9,5 juta dan tenaga kerja sukarela sebanyak tujuh orang yang merupakan keluarga penerima bantuan tersebut.

“Ini luar biasa, mengajak tujuh orang bekerja gratis selama sebulan bukan hal mudah. Ini bukti semangat gotong royong masih hidup,” katanya.

Dia menilai kinerja program BSPS di lokasi tersebut patut diapresiasi. Bahkan, dia memberikan nilai 9 dari 10 untuk pelaksanaan BSPS di wilayah itu.

“Penilaian ini berdasarkan tiga hal: tepat sasaran, kuatnya gotong royong, dan transparansi dalam pelaksanaan. Penghematan lelang hingga 7 persen adalah pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya,” tukasnya. (Antara)