Politisi Muda Golkar Sebut Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

BeritaNasional.com - Politisi muda Partai Golkar Jakarta M. Fauzan Irvan menilai Presiden Kedua Indonesia Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional.

Hal itu disampaikan Fauzan dalam Dialog Nasional memperingati Hari Pahlawan 2025 bertema “Layakkah Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan?” yang digelar di Pejaten, Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025).

Dalam forum tersebut, Fauzan menegaskan bahwa setiap pemimpin bangsa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurutnya, menilai jasa seorang tokoh tidak dapat hanya berfokus pada sisi negatif, tetapi juga pada kontribusi besar terhadap negara.

“Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Yang perlu kita lihat adalah kontribusi nyata terhadap bangsa,” ujarnya.

Ia menjelaskan Soeharto memimpin Indonesia dalam masa transisi berat pasca-Orde Lama, di mana kondisi ekonomi dan politik bangsa sedang terpuruk. 

Dengan berbagai kebijakannya, kata Fauzan, Soeharto berhasil menstabilkan keadaan nasional dan membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade.

“Dalam konteks sejarah, Pak Harto memimpin saat Indonesia dalam situasi krisis. Beliau mampu membawa stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak bisa diberikan sembarangan. Proses penetapan gelar tersebut, menurutnya, dilakukan melalui mekanisme panjang dan melibatkan banyak unsur masyarakat serta akademisi.

“Penetapan gelar pahlawan tidak bisa serta-merta diputuskan presiden. Ada mekanisme yang panjang, dari tingkat kabupaten, gubernur, hingga tim peneliti independen di tingkat nasional,” jelasnya.

Karena itu, Fauzan menilai, jika Soeharto pada akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional, keputusan tersebut sudah melalui kajian yang ketat dan partisipatif.

“Kalau prosesnya sudah melalui semua tahapan, berarti penilaian terhadap jasa Pak Harto sudah dinyatakan sah secara ilmiah dan administratif,” imbuhnya.

Selain berbicara soal Soeharto, Fauzan juga menyinggung peran Partai Golkar yang sering dikaitkan dengan masa Orde Baru. Menurutnya, meskipun Golkar identik dengan rezim masa lalu, namun partai tersebut justru tetap eksis dan relevan hingga saat ini.

“Fakta menunjukkan, sejak reformasi sampai sekarang, Partai Golkar tetap berada di posisi teratas dalam elektoral. Itu membuktikan Golkar masih dicintai masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, Golkar merupakan partai yang terbuka terhadap generasi muda. Banyak kader muda yang dipercaya menduduki posisi penting di pemerintahan maupun di internal partai.

“Golkar adalah partai yang paling demokratis dan memberi ruang besar bagi anak muda. Contohnya, banyak kader muda Golkar yang kini menjadi menteri di usia 30-an tahun,” paparnya.

Dalam pandangannya, keberhasilan Golkar mempertahankan eksistensinya justru menunjukkan kematangan demokrasi di internal partai.

“Tidak ada sentralisasi keluarga atau dinasti di Golkar. Semua kader, dari berbagai latar belakang, punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.

Kembali ke tema dialog, Fauzan menekankan bahwa menilai jasa Soeharto perlu dilakukan secara objektif. Ia mencontohkan, meskipun beberapa pihak mengaitkan Soeharto dengan pelanggaran HAM pada masa pemerintahannya, namun tidak ada keputusan hukum yang secara resmi menyatakan Soeharto bersalah.

“Tidak ada satu pun lembaga hukum yang menyatakan Pak Harto sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Secara hukum, beliau tidak pernah dicabut kehormatannya sebagai prajurit,” ujar Fauzan.

Ia juga menyoroti kiprah Soeharto dalam sejarah militer Indonesia, di antaranya sebagai panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30S/PKI dan operasi pembebasan Irian Barat.

“Tanpa kiprah beliau dalam menumpas PKI dan menjaga Pancasila, mungkin ideologi negara kita tidak seperti sekarang,” katanya.

“Kalau kita bicara pahlawan, lihatlah jasa dan pengorbanannya secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi,” tandasnya.