Kunjungan Prabowo ke Australia Dinilai Bangun Kepercayaan di Tengah Tantangan Keamanan

BeritaNasional.com - Pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese bisa menjadi momentum kedua negara membangun kepercayaan sebagai negara maritim yang memiliki kedekatan geografis serta tantangan keamanan yang sama.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline dalam menanggapi penandatangan perjanjian tentang Keamanan Bersama Indonesia-Australia pada Januari 2026. 

“Sejarah menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua negara ini membutuhkan lebih dari sekadar perjanjian diplomatik. Ia memerlukan kepercayaan, konsistensi, dan saling pengertian,” kata Edna dalam keterangan resmi ISDS yang dikutip pada Kamis (13/11/2025).

Menurut dia, perjanjian tersebut berada dalam konteks kesamaan kepentingan, tetapi juga perbedaan strategis. Karena budaya strategis Australia selama ini dibentuk pada kekuatan besar dan persepsi jarak dari Asia. 

Dalam ulasan Edna, menarik sejarah Perang Dunia II, kebijakan pertahanannya telah berevolusi dari strategi forward defense di era Perang Dingin menjadi defense of Australia pada akhir 1980-an dan kini bergeser menuju konsep security with Asia.

“Pergeseran ini merupakan langkah positif karena menekankan kemitraan, bukan penghadangan,” ujarnya.

Namun, agar kerja sama ini bermakna, Edna mengingatkan pentingnya kolaborasi nyata, bukan hanya hitam di atas putih seperti tecermin dari pengalaman Kesepakatan Keating–Soeharto tahun 1995. Efektivitas setiap hubungan bilateral bergantung pada kepercayaan politik dan nilai strategis yang sejalan. 

Sebagai catatan, hanya tiga tahun setelah kesepakatan itu, ketika Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan politik, tahun 1998 PM Howard mengirim surat ke Presiden Habibie untuk mengadakan referendum di Timtim. 

Dalam konteks saat ini yang ditandai oleh perubahan geopolitik, tantangan iklim, dan rivalitas kekuatan besar, kedua negara perlu melangkah lebih jauh dari simbolisme menuju kolaborasi yang nyata dan saling menguntungkan.

“Indonesia memahami bahwa Australia masih berporos kuat pada Amerika Serikat dan jaringan Indo-Pasifik yang lebih luas, termasuk AUKUS, QUAD, serta kemitraannya dengan negara -negara Pasifik. Perjanjian Pukpuk Treaty 2025 antara Australia dan Papua Nugini menunjukkan niat Canberra memperluas pengaruh kawasan,” ujarnya.

“Meski langkah ini dapat memperkuat stabilitas regional, Indonesia memiliki kekhawatiran sah terkait dampaknya terhadap isu Papua dan sensitivitas kedaulatan nasional,” sambung dia.

Karena itu, Edna menilai agar kemitraan berjalan seimbang, fokus kerja sama harus diarahkan pada kepentingan bersama, bukan pada persepsi ancaman. Seperti rencana memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program kesejahteraan. 

“Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pengembangan sektor peternakan sapi untuk menjamin pasokan daging dan susu yang berkelanjutan,” terangnya.

Di mana kerjasama itu bisa dijalin dengan Australia sebagai salah satu produsen ternak terbesar dunia. Sehingga berpotensi besar mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan dan inovasi pertanian dan peternakan Indonesia.

“Selain itu, Indonesia juga ingin memperluas pasar industri pertahanannya, khususnya dalam produksi senjata personal, kapal patroli, dan pesawat maritim. Kolaborasi dalam bentuk transfer teknologi dan joint venture dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas kawasan,” tuturnya.

Bagi Edna, peluang Indonesia bersifat high-gain, high-risk artinya kerja sama yang lebih erat dengan Australia dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan. Namun juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan strategis.

“Kerja sama ini juga tidak berarti Indonesia lantas masuk ke dalam kubu Australia karena dengan politik bebas aktif, Indonesia juga perlu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, termasuk China dan Rusia,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, Edna menyarankan agar diplomasi pertahanan perlu dijalankan memakai “strategi capit udang” Indonesia harus lincah dan percaya diri dalam menghadapi kompetisi global. Sehingga kedua negara akan memperoleh manfaat dari kemitraan yang dibangun.

“Bukan atas dasar ketakutan dan tekanan eksternal, tetapi visi bersama Indo-Pasifik yang aman, makmur, dan berkelanjutan. Membangun kepercayaan, memperkuat pertukaran antarwarga, dan memperluas kerja sama dari sektor maritim hingga pangan adalah kunci agar hubungan,” imbuhnya.

Isi Pertemuan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête (empat mata) dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, Rabu (12/11/2025). 

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia untuk memperkuat hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan empat mata itu berlangsung dalam suasana akrab dan produktif. 

Dalam format tertutup, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, mulai dari kerja sama ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, hingga pertahanan, keamanan, dan kemaritiman.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperdalam kemitraan Indonesia-Australia dan memperkuat fondasi hubungan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade.

Selain membahas peningkatan kerja sama bilateral, Prabowo dan PM Albanese juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah dinamika geopolitik global.

Keduanya sepakat mendorong penguatan kapasitas industri strategis serta memperluas kolaborasi dalam bidang pendidikan dan teknologi.

Sebagaimana diketahui, hubungan kedua negara sebelumnya ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) pada 2018, setelah sebelumnya berada di level Comprehensive Partnership berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang ditandatangani pada 5 April 2005.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House ini menjadi simbol komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang sejajar dan saling menguntungkan.

Melalui dialog ini, kedua pemimpin diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor strategis.