Kementerian Pariwisata Ungkap Rumitnya Perizinan Syuting Film di Tanah Air

BeritaNasional.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkap betapa rumitnya proses perizinan bagi pihak luar yang ingin melakukan proses syuting film di destinasi wisata Indonesia, karena perlu melibatkan banyak pihak lantaran menyangkut tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga (K/L). 

"Karena perizinan ini berlapis sekali rupanya, untuk izin syuting film di Indonesia, mulai dari kepolisian, TNI sampai Badan Intelijen Negara (BIN), ini perlu ada izinnya," kata Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Bayu Aji dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Bayu Aji mengaku, Kemenpar sendiri sudah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk membahas terkait dengan insentif pajak hingga perizinan. Meski demikian, masalah tersebut hingga kini masih dirundingkan bersama-sama, termasuk bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kementerian Perekonomian yang meng-lead (memimpin), jadi kami beberapa kali diundang untuk berdiskusi terkait ini. Memang ada beberapa catatan yang masih perlu dikomunikasikan kembali dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Namun, Bayu Aji memastikan memastikan bahwa pihaknya amat mendukung kemudahan yang diberikan pada para sineas untuk mengurus perizinan syuting. Kemenpar juga akan memfasilitasi sineas yang mau melaksanakan syuting dan berkirim surat ke kementerian terkait.

"Kami siap memfasilitasi untuk mengkomunikasikan perizinannya dengan kementerian terkait," ucap Bayu Aji. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Wardhana menambahkan, masalah perizinan menjadi pekerjaan yang masih akan dilanjutkan oleh Kemenpar. Ia pun menegaskan bahwa Kemenpar ingin memudahkan produser luar negeri membuat film di tanah air, dan melibatkan industri film di dalamnya.

Menurut Widiyanti, saat ini Indonesia sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital dan pariwisata. Bahkan, sudah bekerja sama dengan produser film Hollywood dan Disney. 

"Di sana itu mereka sudah bekerjasama dengan produser film dari Hollywood dan juga Disney membuat kartun dan membuat film-film luar negeri di Indonesia, khususnya di Nongsa mereka memiliki studio, dan juga mereka membuat games juga dan itu tambahan untuk mengenai film dan industri kreatif perfilman," kata Widiyanti.

Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa segala hal terkait dengan perizinan film harus dibicarakan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang kini memegang tanggung jawab di sektor tersebut.

Politikus PAN ini mengaku telah berbicara dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk lebih memperhatikan industri film, khususnya film dengan tema atau yang melibatkan anak-anak.

"Kami menginginkan sebetulnya ada fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Supaya ekonomi kreatifnya muncul, berkembang," kata Saleh menanggapi.