KPK Sebut Deretan Kasus Korupsi di Pemprov Papua Masih Berjalan

BeritaNasional.com -  Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan penanganan perkara korupsi yang menyeret almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe masih terus berlangsung.

Ia menyebut vonis perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas hanyalah satu bagian dari rangkaian kasus korupsi yang lebih luas.

“Perkaranya saudara LE itu yang sudah selesai adalah terkait dengan penyuapannya (dan gratifikasi),” ujar Asep di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan dikutip Jumat (21/11/2025).

Menurutnya masih banyak dugaan tindak pidana korupsi lain yang sedang ditangani penyidik. Alhasil sejumlah pejabat daerah lain turut terseret dalam perkara berbeda.

Salah satunya, kata dia, terkait pengelolaan Dana Penunjang Operasional serta Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah.

Sebagai informasi, dalam perkara tersebut KPK juga sudah menetapkan Eks Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua Dius Enumbi sebagai tersangka.

“Nah perkara tindak pidana korupsinya kan banyak. Ada yang dilakukan DE. Itu bagian keuangannya,” ujarnya.

Pun sambung dia ada keterlibatan oknum pejabat lain di lingkungan Pemprov Papua dalam penyalahgunaan anggaran tersebut.

“Kemudian juga ada pejabat-pejabat lain, oknum pejabat lain di Provinsi Papua pada saat itu terkait dengan penggunaan dana operasional"

Salah satu temuan mencolok yakni pengeluaran makan-minum yang nilainya dinilai tidak wajar.

“Dana dari APBD Provinsi Papua, termasuk juga makan minum ya. Untuk makan minum yang pernah kami sampaikan juga di mana satu hari itu hampir satu miliar,” ungkapnya.

Pria berkaca mata ini tidak menapil kondisi geografis Papua turut memengaruhi besarnya alokasi anggaran, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana.

“Karena memang kalau di sana kan ya seluruh dari antarkecamatan aja, antarkabupaten gitu ya itu menggunakan pesawat kebanyakan seperti itu"

Penyidik KPK masih mendalami sejumlah kasus terkait penggunaan anggaran Pemprov Papua yang diduga dikorupsi.