Pemuda Katolik Serahkan Rekomendasi Rapimnas ke Wapres Gibran, Soroti Kondisi Papua

BeritaNasional.com - Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik telah menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas kepada Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi Pemuda Katolik dalam pembangunan nasional melalui rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rapimnas, khususnya untuk wilayah Papua.

“Rapimnas I 2025 yang diadakan pekan lalu mempertegas komitmen Pemuda Katolik untuk mengawal isu-isu strategis di masyarakat, khususnya isu Papua, termasuk persoalan tanah adat, pendidikan, dan layanan kesehatan,” kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma dalam keteranganya.

Selain itu, Gusma juga menyampaikan laporan lengkap mengenai berbagai isu strategis terkait persoalan sosial dan lingkungan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan dan konflik sosial. Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Gusma.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, memaparkan sejumlah rekomendasi hasil Rapimnas yang terkait spesifik isu-isu di Tanah Papua.

“Kami menyampaikan bahwa banyak PSN di Papua yang masih menghadapi kendala, baik dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, maupun dampak sosial. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat,” ujar Melkior.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Gibran menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dan aspirasi yang dihadirkan Pemuda Katolik. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Soal persatuan, para pemuda dan mengharapkan Pemuda katolik turun ke masyarakat membangun dialog, karena persatuan dan kerukunan kunci dari suksesnya pembangunan," kata Gibran.

Pertemuan ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah, serta memastikan bahwa proses pembangunan nasional berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.