KKL I Pemuda Katolik Dibuka, Angkat Isu Kepemimpinan Inklusif dan Ekonomi Daerah

BeritaNasional.com - Kepemimpinan Lanjut (KKL I) Pemuda Katolik 2026 resmi dibuka di Pangkalpinang pada Kamis (14/5/2026) dengan mengangkat tema 'Kepemimpinan Inklusif dan Kolaboratif dalam Mengawal Pembangunan dan Akselerasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan'.

Acara dibuka oleh Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Ma’ruf dan diikuti sebanyak 107 peserta dari 20 provinsi.

Dalam homilinya, Uskup Pangkalpinang Mgr. Adrianus Sunarko menyoroti model kepemimpinan Yesus yang dibangun melalui pelayanan dan pendampingan, bukan kekuasaan.

“Latihan kepemimpinan para rasul dimulai dari pengalaman bersama Yesus. Mereka dibentuk bukan untuk berebut kuasa, tetapi untuk melayani dan menghadirkan harapan,” kata Sunarko.

Ia berujar, para rasul juga pernah mengalami ketakutan dan kehilangan arah setelah Yesus wafat, namun kemudian dibentuk menjadi pemimpin yang kuat melalui proses pendampingan.

“Setelah Yesus wafat, para murid kocar-kacir. Petrus kembali menjadi nelayan dan diikuti murid-murid lainnya. Mereka merasa kehilangan harapan,” ujar Sunarko.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Gusma mengatakan, KKL I menjadi ruang kaderisasi untuk melahirkan pemimpin muda yang memiliki komitmen terhadap Gereja dan bangsa.

“Pemuda Katolik memiliki semboyan Pro Ecclesia et Patria, untuk Gereja dan bangsa. Karena itu kami siap mendukung pembangunan dan berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Gusma.

Menurut dia, tantangan pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan inklusif yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor.

“Kader Pemuda Katolik harus hadir sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Ma’ruf menilai perusahaan besar, termasuk BUMN, perlu memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha muda dan UMKM untuk berkembang.

“Kalau perusahaan besar masuk ke semua sektor usaha, lalu di mana ruang anak muda untuk berkembang?” kata Aminudin.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menyederhanakan entitas bisnis BUMN agar lebih fokus pada bisnis inti dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah.