Pemuda Katolik Nilai Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal dan Independen

BeritaNasional.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma mendukung sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian khusus. 

Menurutnya, penguatan sistem kinerja Polri yang berada di bawah Presiden lebih penting. Karena sistem ini telah ideal dan efektif dalam mendukung kinerja Korps Bhayangkara.

“Yang krusial hari ini adalah bagaimana memperkuat kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat, baik dari segi profesionalisme, integritas, maupun pola kerja yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Gusma dalam keteranganya, Senin (26/1/2026).

Dilanjutkan Gusma, jika perubahan sistem Polri tanpa dilakukan pembenahan malah menimbulkan masalah baru dari unsur komando. Karena permasalahan utama bukan terkait dengan posisi kelembagaan secara struktural.

“Perubahan struktur tanpa pembenahan kinerja justru tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Gusma.

“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando antara Presiden dan Polri akan menjadi lebih panjang dan berpotensi tidak efektif. Ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat,” tambah dia.

Gusma mengingatkan Polri selaku aparat penegak hukum sudah seharusnya berada di bawah Presiden agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan sektoral dan elite politik di tingkat kementerian.

“Menempatkan Polri di bawah kementerian juga berisiko membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dalam tugas-tugas kepolisian. Ini bisa mengganggu prinsip netralitas aparat penegak hukum,” terangnya.

Sementara, Gusma menyinggung soal agenda reformasi Polri seharusnya diarahkan untuk meningkatkan pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, serta kecepatan sistem pelayanan publik di tubuh Polri.

“Reformasi bukan soal memindahkan struktur, tetapi memastikan Polri semakin profesional, dipercaya publik, dan benar-benar hadir melayani masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan survei kepercayaan publik terhadap Polri dimana saat ini Polri termasuk 3 besar lembaga yang dipercaya masyarakat." pungkas dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap ada pihak yang menawarkannya menjadi Menteri Kepolisian. Listyo pun dengan tegas menolak tawaran tersebut.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Jadi kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, mau ndak pak Kapolri jadi menteri kepolisian," ungkap Listyo.

Ia menolak status Polri berada di bawah kementerian. Jika itu terjadi, Listyo mengaku, lebih baik menjadi petani daripada harus menjadi menteri kepolisian.

"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujarnya.