Ketua MPR Soroti Risiko Tinggi Keselamatan PMI di Hong Kong Usai Kebakaran Mematikan
BeritaNasional.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan perhatian terhadap WNI di Hong Kong yang menjadi korban kebakaran kawasan permukiman Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong.
Muzani berharap pemerintah ke depannya memikirkan bagaimana mitigasi darurat apabila kejadian serupa terjadi. Apalagi saat ini dilaporkan masih ada WNI yang belum ditemukan.
"Karena rata-rata tenaga kerja kita di Hong Kong bekerja di sebuah apartemen yang rata-rata tingkatannya cukup tinggi. Dalam apartemen yang tingkatnya cukup tinggi itu risikonya ada kemungkinan terjadi kebakaran seperti yang kemarin ini terjadi, tapi ada juga risiko gempa," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Muzani mengingatkan pentingnya mitigasi keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berada di Hong Kong.
"Mitigasi itu harus mulai dipikirkan sebagai sebuah cara untuk menyelamatkan, untuk meminimalkan korban manusia," tegasnya.
Diberitakan, Kebakaran besar melanda kawasan permukiman Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, yang menyebabkan 128 orang meninggal dunia dan 79 lainnya luka-luka.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa tujuh korban tewas adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik.
“Kami dengan sangat berduka mengonfirmasi bahwa terdapat tujuh WNI yang meninggal dunia,” ujar Yvonne dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).
“Selain itu, terdapat satu WNI lainnya yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan berada dalam kondisi stabil,” imbuhnya.
Di area terdampak, sekitar 140 WNI tercatat bekerja sebagai pekerja rumah tangga. KJRI Hong Kong telah memverifikasi kondisi 61 WNI, termasuk para korban meninggal.
Sementara itu, kata Yvonne, 79 lainnya masih dicari dan dipantau keberadaannya. Sampai saat ini, KJRI Hong Kong berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan akses informasi.
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 20 jam yang lalu
EKBIS | 19 jam yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu







