Belum Tetapkan Bencana Nasional, Komisi V DPR Yakin Bukan Masalah Anggaran

BeritaNasional.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meyakini, anggaran bukan jadi alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional pada bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Lasarus pun mengungkap, ada anggaran tersimpan sebesar Rp400 triliun lebih, yang bisa digunakan untuk penanganan bencana.

"Tidak ada masalah, kita ada anggaran kok. Enggak ada, kita ada duitnya, masih ada 400 lebih triliun di BI belum digunakan," kata Lasarus kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Komisi V sudah mendorong mitranya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Basarnas untuk menggunakan anggaran darurat untuk penanganan bencana. Komisi V juga akan ke lokasi bencana untuk melihat mana saja yang perlu diprioritaskan menggunakan APBN.

"Asal itu digunakan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, ini untuk mempermudah birokrasi, supaya proses apa namanya mitigasi ini cepat, ini salah satu yang kami langkah kita ambil, dan yang kedua kami nanti akan ke sana untuk melihat, mana daerah-daerah yang perlu diprioritaskan dalam APBN tahun 2025," ujar Lasarus.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, penetapan status bencana nasional merupakan subjektivitas pemerintah. Kalau bencana itu meluas, jumlah korbannya besar dan pemerintah daerah kewalahan, seharusnya ditetapkan status bencana nasional.

"Kalau itu meluas, korbannya banyak, dan pemerintah (daerah) kewalahan menangani, ya, harusnya ditetapkan status sebagai bencana nasional, dan kami berkeyakinan," terang Lasarus.

Lasarus meyakini, pemerintah pusat tidak menetapkan bencana nasional karena masih mampu menangani. Meskipun, Lasarus pun menyayangkan bahwa masih ada beberapa titik yang masih terisolir.

"Kenapa ini tidak naik status ke bencana nasional, pemerintah berkeyakinan masih bisa ditangani, tapi mari kita lihat. Sampai hari ini, masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka," tandas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat II itu.