Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Saintifik Hadapi Cuaca Ekstrem dan Potensi Bencana di Indonesia Timur

BeritaNasional.com - Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal cuaca ekstrem dari siklon tropis 93S yang berpotensi jadi bencana di wilayah timur Indonesia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik untuk menganalisis potensi bencana tersebut.

"Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG," kata Huda dalam siaran pers, dikutip Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur (Jatim) sampai Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat di pesisir.

"Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob," ujar Huda.

Bibit siklon tropis tersebut juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.

"Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara," jelasnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Huda menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

"Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi," ujarnya.

Menurut politikus PKB ini, pemerintah juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Ia juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
 
"Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan," pungkasnya.