Sentil KDM dan Pramono Anung soal UMP 2026, KSPI: Presiden Prabowo Tidak Mau Upah Murah

BeritaNasional.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mempertimbangkan menggunakan indeks paling rendah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Ia pun secara khusus menyentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hendak menggunakan batas terendah.

Sebab dalam rentang penghitungan UMP 2026, Presiden Prabowo Subianto juga mempertimbangkan usulan buruh. Said mengatakan, Presiden Prabowo pun tidak ingin upah murah untuk buruh.

"Presiden itu menambah usulan dari Menaker. Menaker mengajukan usulannya 0,3 sampai 0,8. Presiden menambah keputusannya 0,5 sampai 0,9. Artinya Presiden itu enggak mau upah murah," ujarnya saat konferensi pers secara daring, Rabu (17/12/2025).

Said mengatakan, Prabowo pun menolak usulan para menterinya dan mengakomodasi usulan buruh. Karenanya, ia mengingatkan para gubernur untuk tidak menolak angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota dalam menentukan UMP.

"Gubernur jangan mengubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten dan Kota," tegasnya.

Said juga mengkritik sejumlah gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang dianggap sudah pasang badan akan menggunakan indeks lebih rendah dari keinginan buruh. Ia mengingatkan, jangan sampai mendegradasi keputusan Presiden Prabowo.

"Kok belum berunding sudah ada instruksi? Seperti Gubernur Jawa Barat 0,5. Gubernur DKI Jakarta 0,7. Ini apa-apaan? Belum berunding sudah instruksi. Ini kan gaya-gaya pemerintahan lama. Saya yakin Bapak Prabowo tidak seperti ini," ujarnya.

"Pak Prabowo memberikan angka 0,9 itu artinya silakan dirundingkan boleh di 0,9," tegas Said.