Kardinal Suharyo Ingatkan Risiko Izin Bermasalah dan Serukan Integritas Pemimpin

BeritaNasional.com -  Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan kerusakan ekologis tidak lepas dari keputusan manusia yang menyentuh hutan dan sumber daya alam. 

Ia menyoroti persoalan perizinan yang sering berkelindan dengan kepentingan tertentu serta minim kajian lingkungan.

"Kalau hutan ditebang dan diganti dengan apapun lah, tambang kah apa. Itu kan artinya ekosistem dunia ini berubah," ujar Kardinal Suharyo di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025).

Ia mempertanyakan kualitas proses penerbitan izin yang seharusnya berada di atas fondasi analisis lingkungan mendalam.

"Nah siapa yang menandatangani izin menebang hutan? Ketika izin itu diberikan, apakah dengan analisa lingkungan, analisa dampak dan sebagainya dilakukan apa enggak? Atau tanda tangannya diberikan wanipiro. Kan mengerikan sekali, jadi kompleks sekali," tururnya.

Ia menjelaskan dinamika ekologis tidak berhenti pada batas negara mana pun. Kerusakan di satu wilayah dapat menciptakan beban bagi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas menghadapi dampak ekologis.

"Dunia ini adalah tempat kita hidup bersama-sama. Nah yang kaya merusak hutan, korbannya adalah negara-negara yang miskin. Kalau di suatu negara yang kuat, yang kaya merusak hutan, korbannya siapa? Korbannya saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kuasa apapun mencegah itu," kata dia.

Menjawab pertanyaan terkait harapan terhadap penegak hukum, ia memilih memberikan penekanan moral tanpa menyentuh aspek teknis penanganan kasus.

"Saya tidak berani menjawab karena tidak punya data, apa penegak hukum, apa kejaksaan agung. Tapi itu dirumuskan di dalam kalimat yang sangat umum, itu pesan moral bukan pesan politik," ucapnya.

Ia kemudian memaparkan sikap resmi Keuskupan Agung Jakarta.

"Melalui semangat kelahiran juruselamat, Keuskupan Agung Jakarta berharap kepada para pemimpin yang memanggul mandat warga berdaulat bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Rumusannya itu," ucapnya.

Kardinal membuka ruang bagi penelitian serta pengumpulan data mendalam terkait dugaan perusakan hutan yang selama ini sulit diverifikasi.

"Nanti kalau ada data-data yang biasa dikumpulkan dalam penelitian, ya datanya dimasukkan di bawah kalimat ini"

Ia juga menyoroti tipisnya batas antara perusakan hutan legal dan ilegal, terutama saat legalitas diperoleh tanpa proses etis.

"Kalau misalnya nanti penegak hukum menengarai ini kerusakan hutan disebabkan karena alamnya memang begini, tetapi karena perusakan hutan yang legal. Meskipun buruk, legalitasnya diperoleh dengan cara yang tidak bagus. Legal dan ilegal itu kan sangat tipis bedanya. Ilegal itu kalau orang tanpa izin, legal itu kalau ada izinya. Izinya diperoleh dari mana? Dengan cara apa?" 

Ia pun menutup dengan menegaskan posisi Gereja pada ranah moral serta iman yang mendorong pemimpin negara menjaga keutuhan ciptaan dan keadilan publik.

"Maka rumusannya dari pihak Gereja yang bidangnya adalah iman dan moral, rumusannya begini," tandasnya.