Buruh Siap Adukan Gubernur Tetapkan UMP Tak Sesuai Aspirasi ke Presiden

BeritaNasional.com - Buruh akan menggelar aksi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Istana Negara dan DPR pada 29-30 Desember 2025. Buruh akan mengadukan gubernur, khususnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak menetapkan UMP sesuai aspirasi.

"Kenapa aksi itu ke Istana? Sederhana. Di Gubernur sudah selesai. Di Gubernur DKI memiskinkan buruh DKI, di Gubernur Jawa Barat lebih parah, melanggar konstitusi," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

"Udah dikasih tahu, bahkan Gubernur Jawa Barat menurut buruh Jawa Barat diduga bohong. Pembohong, Gubernur konten, anti buruh. Itu kata buruh Jawa Barat. Maka satu-satunya jalan hanya mengadu ke Presiden melalui aksi di Istana," sambungnya.

Said berharap bisa diterima oleh presiden untuk mendengar aspirasi para buruh tentang kenaikan UMP yang belum sesuai.

"Kami tidak tahu apakah pihak Istana akan menerima buruh atau tidak, tapi yang pasti buruh Jawa Barat, Banten, DKI akan memberikan aspirasinya," ujarnya.

Selain itu, buruh akan menggelar aksi di depan kantor gubernur di seluruh Indonesia yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya di Sumatera utara sampai Kepulauan Riau.

"Ada beberapa provinsi di antaranya Sumatera Utara itu kami tolak ya, Kepulauan Riau itu kami tolak. Cuman kan mereka nggak mungkin datang ke Istana. Mereka akan aksi di Sumatera Utara, kan sudah ada, silakan dicek. Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah ada aksi demo-demo buruh secara penetapannya. Begitu pula di Batam, Kepulauan Riau," kata Said.

Bila harapan buruh masih belum didengar, aksi solidaritas akan digelar di seluruh Indonesia.

"Ya, aksi akan lanjut sampai Januari, Februari, terus. Dan itu biasa. Dan kalau meluas nanti seluruh Indonesia aksinya. Berarti aksi solidaritas kalau seluruh Indonesia," ujar Said.