Komunikasi Terarah Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik dalam Penanganan Bencana

BeritaNasional.com - Penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra hingga kini masih menyedot perhatian publik. Isu tersebut menjadi sorotan utama sejumlah media massa dan memicu beragam kritik di media sosial. Tidak sedikit pegiat media sosial, kreator konten, hingga influencer yang menyampaikan opini terkait dugaan ketidaksesuaian antara langkah pemerintah dan kondisi di lapangan. 

Analis komunikasi publik Universitas Dian Nusantara, Ferdi Setiawan, menilai pola komunikasi pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belakangan ini menjadi terobosan penting dalam memecah kebuntuan penyampaian informasi penanganan bencana kepada publik.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang sebelumnya dinilai belum maksimal pada fase awal penanganan bencana kini mulai teratasi dengan kehadiran Sekretaris Kabinet dalam setiap konferensi pers.

“Dalam teori komunikasi Two Step Flow, komunikasi massa efektif sering terjadi ketika pesan disampaikan melalui opinion leader kepada publik. Nah sosok Sekretaris Kabinet Teddy karena kedekatannya dengan Presiden, bisa menjadi jembatan pesan yang tepat, sehingga apa yang disampaikannya cenderung lebih mudah diterima oleh publik daripada disampaikan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang terfragmentasi,” ujar Ferdi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ferdi menyoroti sejumlah penampilan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilai lebih percaya diri dan lugas dalam menyampaikan perkembangan terkini penanganan banjir di Aceh dan Sumatra.

Penyampaian informasi tersebut dilakukan baik melalui konferensi pers gabungan maupun door stop, termasuk saat memaparkan data konkret seperti penyerahan 12 helikopter untuk evakuasi, penyambungan jembatan darurat, serta pemulihan 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas. Langkah ini dinilai sebagai bukti adanya upaya optimalisasi peran komunikator pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis komunikasi kebencanaan.

“Komunikasi pemerintah dan keterbukaan informasi publik bukan sekadar pelengkap kebijakan penanggulangan bencana, melainkan menjadi faktor kunci penyelamat nyawa, pemulih kepercayaan publik, dan penguat ketahanan sosial. Inilah yang harus disadari oleh stakeholder terkait agar distribusi informasi bisa lebih optimal, tidak hanya cepat dan tepat sasaran, namun juga berbasis data yang kuat sehingga tidak membingungkan persepsi masyarakat,” tegas Ferdi.

Ia menambahkan, memasuki tahun 2026 optimisme perlu dibangun secara realistis dan terukur. Pemerintah, baik pusat maupun daerah di Aceh dan Sumatra, diharapkan dapat menjadikan komunikasi kebencanaan sebagai strategi utama, bukan sekadar aktivitas insidental.

“Informasi bencana tidak cukup disampaikan saat krisis, tetapi akan lebih baik dan optimal jika disampaikan secara berkala, faktual dan terbuka. Terlebih di era digital, komunikasi pemerintah harus semakin masif dan terpadu, baik melalui website resmi, media sosial pemerintah, maupun media massa sebagaimana semangat Keterbukaan Informasi Publik dalam UU No.14 Tahun 2008,” tegas dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara tersebut.

Ferdi menekankan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun harapan dan kepercayaan publik. Perubahan paradigma komunikasi pemerintah dari sekadar penyampai informasi menjadi pengelola kepercayaan publik dinilai penting.

"Sehingga para komunikator pemerintah, juru bicara, humas, dan pejabat publik dituntut tampil lebih empatik, transparan, dan konsisten," tukasnya.