DPR Usulkan Badan Khusus Tangani Dampak Bencana Hidrometeorologi Sumatra

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyarankan pembentukan badan khusus guna menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. 

Ia menilai keragaman jenis kerusakan pascabanjir bandang membutuhkan kelembagaan yang bekerja secara terkoordinasi dan menyeluruh.

“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

"Namun, banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karena itu, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang. 

Satgas ini akan berfokus pada pengerukan sungai yang dangkal akibat timbunan lumpur serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tuturnya.

Alex menambahkan, prediksi BMKG mengenai curah hujan tinggi hingga Maret 2025 membuat ancaman bencana berpotensi berlangsung lebih panjang. 

Ia menilai badan khusus akan memudahkan koordinasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi karena kebutuhan anggaran tidak tersebar di banyak kementerian. 

“Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” tegas Alex.

Ia menyatakan badan khusus juga memberi kepastian kepada pemerintah daerah serta penyintas bencana. 

“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” kata dia.

“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” tandasnya.