Respons Kritik soal Pembangunan JPO Sarinah, Pramono Anung: Itu Alternatif Penyebrangan

BeritaNasional.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kritikan Koalisi Pejalan Kaki terkait rencananya untuk membangun kembali Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Sarinah.

Pramono mengatakan, dia tak akan menghapus pelican crossing yang telah dibangun di Sarinah.

Justru, lanjut Pramono, JPO yang dibangun ulang akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menyebrang.

"Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat yang apa kelompok pejalan kakikan menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah," kata Pramono di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (10/1/2026).

"Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, semua enggak ada yang ditutup," tambah dia.

Selain itu, Pramono menegaskan bahwa usulan pembangunan ulang JPO Sarinah bukan muncul di era kepemimpinannya. 

Namun, dia tak ingin mengungkapkan siapa gubernur yang mengusulkan pembangunan kembali JPO tersebut.

"Dengan demikian urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu. Tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu," tegas Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Aktivis Koalisi Pejalan Kaki Fahmi Saimima menilai, kebijakan tersebut mencerminkan kemunduran dalam penataan kota yang sebelumnya telah mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Fahmi mengingatkan, JPO Sarinah memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan infrastruktur perkotaan Jakarta. 

Jembatan tersebut dibangun pada 1968 di era Gubernur Ali Sadikin dan tercatat sebagai JPO pertama di Jakarta.

“JPO Sarinah dulunya dibangun bukan hanya konstruksi besi untuk menyeberang. Jembatan ini jadi situs sejarah urban,” kata Fahmi dalam pernyataannya di Instagram @glensaimima, dilihat Sabtu (10/1/2026).

Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lanjut Fahmi, JPO Sarinah sempat diperbaiki dan dilengkapi fasilitas lift sebagai bagian dari penataan koridor pejalan kaki Sudirman-Thamrin yang ramah difabel. 

Namun, ia menilai akses pejalan kaki saat itu tetap kurang ideal karena jarak tempuh yang memutar dan lebih jauh, terutama menuju Halte Transjakarta Sarinah atau kini yang bernama MH Thamrin.

Pada 2022, di era Gubernur Anies Baswedan, JPO Sarinah dibongkar dan ditutup dengan alasan estetika kota. 

Pemerintah Provinsi DKI saat itu menggantinya dengan pelican crossing di permukaan jalan yang dinilai lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Maka dari itu, menurut Fahmi, rencana pembangunan ulang JPO Sarinah di era Pramono Anung justru menimbulkan paradoks dalam perencanaan kota. 

Ia menyebut bahwa kebijakan ini bertentangan dengan konsep jalan berbasis keselamatan yang telah berjalan.

“Keputusan menghidupkan kembali JPO justru mencerminkan kemunduran: seolah kota kembali memaksa pejalan kaki menyesuaikan diri pada kendaraan, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga menilai pembangunan ulang JPO Sarinah menunjukkan inkonsistensi tata ruang Jakarta dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran. 

Fahmi berujar, langkah tersebut memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan visi penataan kota sebelumnya.