Pemerintah Perkuat Penanganan Terpadu Banjir dan Longsor di DAS Ciliwung

BeritaNasional.com - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemulihan lahan serta meningkatkan langkah antisipatif terhadap banjir dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung melalui penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pelaksanaan Pemulihan Lahan dan Antisipasi Banjir dan Longsor di DAS Ciliwung yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jumat (9/1/2026).

“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, dan melibatkan multi sektor terkait dari hulu sampai hilir,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabekpunjur sepanjang 2025 tercatat menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Kerugian ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya daya serap air di kawasan hulu akibat berkurangnya tutupan hutan, serta menyempitnya aliran sungai di wilayah hilir akibat sedimentasi dan penumpukan sampah.

Selain itu, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan, seperti pembangunan permukiman di daerah rawan banjir dan meluasnya kawasan pesisir yang berada di bawah permukaan laut, turut memperbesar risiko bencana.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyepakati lima pilar penanganan terpadu. Pada pilar pertama, pemerintah akan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir melalui usulan penambahan bendungan atau embung untuk menampung limpasan air, sekaligus mengoptimalkan kapasitas saluran air yang telah ada. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan embung di sejumlah lokasi potensial, dengan 15 titik pada 2026 telah memasuki tahap pembebasan lahan.

Pilar kedua diarahkan pada percepatan reforestasi dengan mengembalikan fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan air. Upaya ini dilakukan melalui penghentian pembukaan hutan serta pelaksanaan reboisasi secara berkelanjutan.

Pada pilar ketiga, pemerintah memperkuat aspek regulasi melalui evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Kawasan Aglomerasi yang menitikberatkan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup, serta pengendalian penerbitan sertifikat penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung.

Pilar keempat difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mencakup pelatihan mitigasi bencana, pengembangan ekonomi hutan berkelanjutan, serta penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, pilar kelima mencakup penegakan hukum dan administrasi melalui inventarisasi lahan bermasalah di wilayah hulu serta pengambilan langkah-langkah administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan DAS Ciliwung dan sekitarnya saat ini dihuni sekitar 3,5 juta penduduk dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama pemerintah dalam setiap langkah pemulihan lahan serta upaya antisipasi banjir dan longsor.

Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa banjir yang kerap terjadi merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan memerlukan respons cepat serta dukungan nyata dari pemerintah. Situasi tersebut menuntut kehadiran negara yang lebih kuat melalui kerja kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Ini adalah persoalan yang sangat serius dan membutuhkan respons serta dukungan nyata dari pemerintah bagi seluruh masyarakat,” ujar Pratikno.