Lakukan Pengawasan Lebih Ketat, Kemenhaj Hapus Fitur Edit

BeritaNasional.com -  Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghapus fitur "edit" pada aplikasi input data kesehatan yang dipegang oleh petugas di daerah. 

Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Kemenhaj Liliek Marhaendro Susilo menerangkan penghapusan fitus ini bertujuan mencegah manipulasi data kesehatan para jemaah haji.

"Tahun ini kita tidak memberikan fasilitas untuk bisa memberikan edit. Kalau sebelumnya kan petugas pemerintah kesehatan itu meng-input sendiri dan dia bisa meng-edit sendiri," terangnya di Jakarta.

Melansir Antara, Rabu (14/1/2026) Kemenhaj melakukan perombakan dalam sistem pemeriksaan kesehatan (screening) jemaah haji untuk musim haji 1447 Hijriah /2026 Masehi.

Hal ini belajar pada evaluasi tahun lalu dengan banyak jemaah dalam kondisi risiko tinggi tetap diberangkatkan hingga memicu angka kematian tinggi. Dengan demikian tahun ini pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat secara digital.

Liliek juga menjelaskan, apabila petugas puskesmas ingin mengubah data jemaah yang sudah di-input, mereka harus melapor ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Jika disetujui, laporan diteruskan ke dinas kesehatan provinsi dan terakhir harus mendapat persetujuan dari Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj.

Verifikasi berlapis tersebut dilakukan untuk memastikan perubahan data murni karena kesalahan teknis, bukan upaya meloloskan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau istitha'ah.

Selain mengunci akses edit, Kemenhaj juga telah mengintegrasikan data pemeriksaan haji dengan riwayat BPJS Kesehatan (JKN). Sistem akan otomatis melacak riwayat kunjungan medis jemaah dalam tiga bulan terakhir.

"Jadi kalau jemaah rutin mengakses faskes, pasti ada catatannya. Kami bisa melihat apakah penyakitnya stabil atau tidak. Dengan cara ini, kita tidak 'kecolongan' lagi. Harapannya, yang berangkat benar-benar jemaah yang realitas kesehatannya bagus," ujar Liliek.

Tak hanya kesehatan fisik, pemeriksaan tahun ini juga mencakup penilaian kesehatan mental dan kognitif untuk mendeteksi demensia. Penilaian dilakukan melalui aplikasi dengan pertanyaan proses, seperti menanyakan nama Presiden, di mana sistem akan menentukan kelayakan secara otomatis tanpa intervensi petugas.

Langkah tegas ini diambil mengingat tahun lalu sekitar 80 persen jemaah haji diketahui memiliki komorbid, namun tetap lolos seleksi daerah.