Redam Ketegangan, Korsel Pertimbangkan Pulihkan Perjanjian Militer dengan Korut

BeritaNasional.com - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah meninjau kemungkinan untuk menghidupkan kembali perjanjian militer 19 September dengan Korea Utara (Korut) yang sebelumnya sempat ditangguhkan. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menjaga stabilitas di kawasan semenanjung.

Kepala Keamanan Nasional Wi Sung-lac menyatakan pada Rabu (14/1/2026) pemulihan kesepakatan tersebut merupakan arah dasar kebijakan pemerintah saat ini. Menurut dia, hal ini sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh presiden.

Meski arah kebijakan sudah mulai terlihat, Wi menegaskan hingga saat ini belum ada kesimpulan akhir yang diambil. 

Pihak otoritas keamanan masih melakukan diskusi intensif terkait teknis dan dampak dari pemulihan tersebut.

"Diskusi terkait masalah ini masih terus berlangsung," ujar Wi sebagaimana dikutip dari Xinhua News pada Rabu.

Menengok Sejarah Perjanjian 19 September

Perjanjian militer ini pertama kali ditandatangani oleh para petinggi pertahanan kedua negara dalam KTT antar-Korea tahun 2018. 

Tujuan utamanya adalah menghentikan segala bentuk tindakan permusuhan di wilayah perbatasan guna menciptakan zona damai.

Namun, hubungan yang fluktuatif membuat perjanjian ini ditangguhkan sepenuhnya pada tahun 2024. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, pemerintah Seoul mencoba mengambil pendekatan yang lebih lunak.

Upaya pemulihan ini sebenarnya sudah mulai digaungkan sejak tahun 2025. Dalam pidato Hari Pembebasan, Presiden Lee Jae Myung menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah bertahap guna memulihkan kesepakatan militer tersebut.

Langkah ini dipandang krusial untuk mencegah bentrokan, menghindari insiden militer yang tidak disengaja di garis perbatasan.

Selain itu, membuka kembali pintu dialog dan membangun rasa saling percaya di bidang militer antara Seoul dan Pyongyang.

Jika rencana ini terealisasi, diharapkan ketegangan di perbatasan dapat menurun dan menciptakan iklim keamanan yang lebih kondusif bagi kedua belah pihak.