Program MBG Jadi Investasi SDM

BeritaNasional.com -  Komite IV DPD RI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah.

Dengan skala anggaran yang besar, program ini dinilai memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan ketat, serta desain kebijakan yang berkeadilan antarwilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menilai pendekatan terhadap Program MBG tidak boleh semata-mata dipahami sebagai bantuan sosial.

"Program ini harus dilihat sebagai fondasi transformasi kualitas manusia Indonesia yang akan menentukan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang," ujarnya. 

Program MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan harus dipahami sebagai investasi transformasional jangka panjang dalam rangka memperbaiki kualitas SDM Indonesia.

“Keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengalokasian, dan desain belanja dalam APBN 2026. Ia menekankan bahwa skala anggaran yang besar menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan inefisiensi fiskal maupun ketimpangan antarwilayah,” ucapnya. 

Dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di DPD RI, Selasa (27/1/2026), ia menyampaikan selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, Komite IV DPD RI juga memandang belanja di sektor gizi memiliki efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Keterlibatan petani, nelayan, peternak, serta UMKM pangan lokal menjadi kunci agar Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Adanya belanja negara di sektor gizi memiliki dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi daerah. Program MBG berpotensi menciptakan efek berganda yang besar karena menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM pangan lokal di berbagai daerah,“ imbuhnya. 

Ia juga menilai efektivitas belanja BGN tidak dapat hanya dinilai dari realisasi anggaran, tetapi harus dilihat sejak tahap perencanaan. Hal ini akan sangat menentukan efektivitas belanja negara, baik dari sisi hasil pembangunan manusia maupun dari sisi dampak ekonomi daerah.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPD RI perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan program di daerah. 

Menurutnya, untuk mewujudkan belanja anggaran BGN melalui program MBG, pengawasan DPD RI tidak cukup dilakukan secara ex-post terhadap realisasi anggaran, tetapi harus diperkuat melalui pengawasan ex-ante dan on-going terhadap kualitas perencanaan dan alokasi anggaran.