Pemprov DKI Punya Saham di Perusahaan Bir, PKS Tawarkan 3 Opsi Ini

BeritaNasional.com -  Fraksi PKS DPRD Jakarta menawarkan tiga opsi terkait kepemilikan saham 26,25 persen Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) dalam rapat kerja bersama PT Delta di Komisi B DPRD Provinsi Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

Opsi pertama, kata MTZ, Pemprov DKI dapat mempertahankan kepemilikan saham dengan mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar nilai dan keuntungan semakin besar.

"Jadi, kita status quo. Ya, oke, nggak apa-apa kita punya saham, kemudian kita rapat di DPRD, bagaimana supaya kinerja dari perusahaan makin bagus, kemudian nilai perusahaan makin tinggi gitu ya," katanya.

Menurut MTZ, opsi tersebut memang diperbolehkan secara hukum dan memungkinkan pemprov tetap menerima dividen setiap tahun. 

Namun, secara etika publik, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan bir dinilai bermasalah dan akan terus menuai polemik.

"Jadi, kami kan juga bukan sekadar bicara atas nama pribadi anggota DPRD, tapi tentu saja membawa suara dari masyarakat," ujar MTZ.

"Bukan hanya PKS, bukan hanya umat Islam, tapi juga masyarakat yang memang care terhadap keadaan kesehatan sosial dan lain-lain dari masyarakat," tuturnya.

Opsi kedua, lanjut MTZ, adalah melepas seluruh kepemilikan saham PT Delta Djakarta. Namun, langkah tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan.

Adapun, nilai kapitalisasi pasar PT Delta Djakarta per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp1,59 triliun.

"Ya, saya kira jadinya rugi gitu kira-kira ya secara keuangan sehingga rawannya ini cuma politis saja," ucap MTZ.

Sementara itu, opsi ketiga yang ditawarkan adalah melakukan divestasi saham secara bertahap. 

Dalam skema ini, Pemprov DKI diharapkan terlebih dahulu memperbaiki kinerja perusahaan sebelum melepas saham tersebut.

Menurut MTZ, opsi tersebut dinilai lebih seimbang karena tetap menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap isu kesehatan dan sosial tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi daerah.

"Nah, jadi, secara etika, kita tetap menunjukkan pada masyarakat bahwa kita concern terhadap masalah-masalah kesehatan, kekerasan, dan masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh minuman keras," jelas MTZ.

"Tapi, kemudian, secara ekonomi, kita juga berpikir secara jernih, secara berimbang agar harta yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta tidak hilang begitu saja," lanjutnya.

MTZ menambahkan, hasil penjualan saham nanti dapat dialihkan ke BUMD lain atau dimanfaatkan untuk program prioritas seperti sektor kesehatan, pangan, dan pendidikan.

Sebagai informasi, PT Delta Djakarta memberikan dividen Rp36,154 miliar yang disetorkan ke Pemprov Jakarta pada 2024. 

Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp59,066 miliar pada 2023, Rp68,315 miliar pada 2022, dan Rp63,060 miliar pada 2021.