BPS: Inflasi Pangan Terkendali Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026

BeritaNasional.com - Kondisi pangan nasional hingga awal Februari 2026 dinilai masih berada dalam kondisi terkendali. Stabilitas tersebut tercermin dari tren penurunan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan, baik secara bulanan maupun tahunan, menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan tercatat sebesar 1,14 persen. Sementara itu, secara bulanan justru terjadi deflasi sebesar 1,96 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan nasional masih berada dalam koridor yang stabil meskipun terdapat penyesuaian pada sejumlah komoditas strategis.

“Inflasi bulan ke bulan, month to month, menurut komponennya, komponen harga yang diatur pemerintah dan juga harga bergejolak mengalami deflasi. Komponen harga bergejolak ini mengalami deflasi 1,96 persen. Komponen ini memberikan andil deflasi terbesar yaitu 0,33 persen,” ujar Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Ateng Hartono dikutip dari laman resmi BPS, Rabu (3/2/2026).

Ateng menjelaskan, secara tahunan komponen harga bergejolak masih mencatat inflasi sebesar 1,14 persen. Beberapa komoditas pangan pokok seperti beras, daging ayam ras, dan bawang merah memberikan andil inflasi. Namun kontribusi tersebut masih dinilai wajar dan tidak mengganggu stabilitas inflasi pangan secara keseluruhan.

Secara historis, inflasi pangan pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Desember 2025. Inflasi pangan tahunan yang sebelumnya mencapai 6,21 persen pada Desember 2025, berhasil ditekan menjadi 1,14 persen pada Januari 2026. Tren penurunan juga terlihat pada inflasi pangan bulanan yang sebelumnya berada di level 2,74 persen pada Desember 2025, kemudian berbalik menjadi deflasi 1,96 persen pada Januari 2026.

Untuk inflasi umum nasional, BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 3,55 persen, sementara secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,15 persen. Penurunan inflasi ini juga terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada Desember 2025, ketiga wilayah tersebut sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi. Namun, kondisi mulai stabil pada Januari 2026 seiring dengan terjadinya penurunan harga pangan.

“Kelompok makanan, minuman, dan sembako menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut, seperti Aceh yang utamanya didorong oleh penurunan (harga) telur ayam dan cabai merah, sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelas Ateng.

Melandaianya tren inflasi menjelang Ramadan dinilai menjadi indikator efektivitas program intervensi pangan yang dijalankan pemerintah. Untuk menjaga momentum tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen memperkuat dan mengintensifkan berbagai program intervensi guna memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok strategis dengan harga terjangkau. Hingga 29 Januari 2026, Bapanas telah melaksanakan 296 kegiatan GPM di 56 kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat 71,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 173 kegiatan.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk komoditas beras dan jagung pakan. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pelaksanaan SPHP telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, dan Bapanas saat ini tengah menyiapkan penugasan serta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal I 2026, pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Program ini direncanakan satu kali penyaluran untuk alokasi Februari dan Maret 2026, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 33.244.408 setiap bulan. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan juga ditegaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik penjualan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan hingga selesai. Tidak boleh ada pengusaha di seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya,” tegas Amran.

Ia menambahkan bahwa pasokan komoditas pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman.

“Beras aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang, telur, daging. Ini semua aman. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.