Prabowo Tegaskan Prinsip Kehati-hatian Indonesia dalam Board of Peace

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Palestina, khususnya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Di hadapan para tokoh diplomasi, akademisi, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026), Presiden menekankan prinsip kehati-hatian dan diplomasi yang realistis.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menilai langkah Presiden Prabowo sangat membumi. Dino menyebut bahwa saat ini Board of Peace adalah satu-satunya instrumen yang tersedia di meja diplomasi global untuk meredam kompleksitas konflik yang ada.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino kepada wartawan.

Meski menjadi harapan, Dino mengingatkan bahwa jalan ini penuh risiko dan ketidakpastian. Presiden pun disebutnya sangat menyadari bahwa langkah ini merupakan sebuah uji coba geopolitik yang besar.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” tambah Dino.

Salah satu poin krusial yang diapresiasi para tokoh diplomat adalah sikap tegas Presiden Prabowo untuk tetap berdaulat. Indonesia tidak akan memberikan "cek kosong" dalam keanggotaannya di Board of Peace. Jika di tengah jalan kebijakan tersebut bergeser dari nilai dasar Indonesia, pemerintah siap mengambil langkah mundur.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegas Dino.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda turut menyoroti bahwa keputusan Indonesia bergabung telah melalui proses konsultasi yang matang dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Menurutnya, ada delapan negara Islam yang akan berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan di dalam Board of Peace.

Hassan juga meluruskan pandangan bahwa upaya perdamaian tidak selalu harus terkunci dalam birokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” jelas Hassan.

Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan Indonesia di forum ini hanyalah satu, yakni kemaslahatan rakyat Palestina.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.