Mensos Bahas Pemutakhiran Data Jaminan Sosial dan Perbaikan PBI

BeritaNasional.com -  Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan urgensi pemutakhiran data sebagai fondasi koreksi ekosistem jaminan sosial nasional dalam rapat konsultasi bersama DPR RI. 

Ia menekankan prinsip negara pada perlindungan rakyat serta menolak dikotomi antara pemutakhiran data dan kewajiban melindungi kelompok rentan.

“Pemutakhiran adalah mandat negara, melindungi rakyat adalah prinsip negara, keduanya tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/2/2026).

Gus Ipul menjelaskan tiga mandat strategis yang diberikan presiden kepada Kementerian Sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sekolah Rakyat dan Bansos tepat sasaran.

Ia menegaskan DTKS dikelola BPS sementara Kemensos serta pemerintah daerah bertugas membantu pemutakhiran.

Menurutnya, pemutakhiran krusial karena data jaminan sosial memengaruhi penetapan penerima PBI, subsidi sosial, serta intervensi program berbasis target. Ia mencontohkan temuan Dewan Ekonomi Nasional. 

“Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako ditengarai 45% tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Politisi PKN ini juga menegaskan perbaikan berjalan sejak 2024 melalui kolaborasi BPS serta pemerintah daerah untuk menghadirkan data yang lebih akurat sehingga Bansos tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan realokasi besar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan berdasarkan penyesuaian Desil kesejahteraan. 

Ia menyebut pendekatan itu berhasil menurunkan Inclusion Error serta Exclusion Error secara signifikan sepanjang 2025–2026.

“Membuat Inclusion dan Exclusion Error turun signifikan. Exclusion Error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI, sementara Inclusion Error itu adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI,” ujar Gus Ipul.

Penggunaan Desil dapat menutup ketimpangan, meski masih menyisakan penyempurnaan. 

“Alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada Desil, error-nya semakin kecil,” ucapnya.

Dari data riil implementasi pada tahun lalu, pihaknya menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran dan 87.591 reaktivasi. 

Sebagian berpindah ke segmen mandiri, sementara lainnya ditanggung APBD daerah UHC. Ia menunjukkan contoh peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria. 

“Namanya Dalimin, Desil 10. Rumahnya seperti di dalam gambar ini. Ada aset motornya. Ini peserta yang kita nonaktifkan,” tukasnya.