Gaduh PBI, Menkeu Purbaya: Uang yang Saya Keluarkan Sama Kenapa Keributannya Beda

BeritaNasional.com -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penghapusan 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menjadi pemicu kegaduhan publik. 

Hal itu dia ungkapkan seusai melakukan analisa terhadap ketidakseimbangan signifikan dalam penerima PBI antara periode sebelumnya dan Februari 2026.

"Saya di Kemenkeu mencoba menganalisa kenapa sebelumnya tidak ada keributan tiba-tiba ada keributan," ujar Purbaya di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/2/2026.

"Jumlah penghapus dan penggantian PBI-JK dihapus itu Feb 2026 naiknya mencapai 11 juta orang hampir 10 persen dari total sebelumnya 7.111 atau di bawah 1 juta," imbuhnya.

Ia menduga sebagian besar penerima PBI terdampak langsung dengan penonaktifan besar-besaran tersebut. Oleh sebab itu, dia mengusulkan pola penonaktifan bertahap agar gejolak tidak semakin meluas.

"Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di-smoothing sedikit lah, di-average 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," katanya.

Purbaya lantas mengingatkan semua pihak agar meredam keriburan tersebut agar program JKN dapat berjalan efektif dan bisa dirasakan manfaatnya.

"Karena uang yang saya keluarkan sama, enggak berubah, kenapa keributannya beda. Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran," kata dia.

Ia juga mengingatkan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas, salah satunya mendukung prgram di sektor kesehatan.

"Sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan," ucapnya 

Purbaya lantas mengungkap total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp247,3 triliun. Oleh sebab itu, dia menegaskan soal pemerintah yang betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. 

"Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang enggak tahu. Kalau saya di keuangan juga pusing terus, ini besar terus, makin besar makin besar, tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat," tandasnya.