Menkes Budi Gunadi Buka Data: Hanya 12 Ribu Pasien Cuci Darah Keluar dari PBI

BeritaNasional.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Isu ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pasien dengan penyakit berat, mulai dari gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah hingga penderita thalassemia.

"Karena isunya mengenai cuci darah, ini adalah jumlah pasien cuci darah di Indonesia totalnya ada 200 ribuan. Setiap tahunnya bertambah 60 ribu yang baru, kemudian yang dari tahun sebelumnya ini ada sekitar 120 ribuan. Ini jumlahnya 200 ribuan," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026).

Budi menjelaskan, pasien gagal ginjal wajib menjalani prosedur cuci darah sebanyak dua hingga tiga kali dalam sepekan. Jika terapi tersebut terhenti dalam kurun waktu satu hingga tiga minggu, dampaknya bisa sangat fatal.

"Jadi contohnya waktu bencana di Aceh, ini layanan yang kita fokuskan untuk hidupkan kembali. Karena kalau sampai dia lewat, satu minggu, dua minggu, tiga minggu, itu wafat," katanya.

Tak hanya pasien cuci darah, Mankes juga menyoroti kelompok penderita penyakit katastropik lainnya, seperti kanker, yang sama-sama bergantung pada layanan kesehatan berjadwal.

"Kanker itu ada layanan yang namanya kemoterapi. Itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Ada yang namanya radioterapi itu dilakukan lima kali seminggu sesuai siklusnya. Itu sama. Kalau itu berhenti itu wafat," ujar BGS.

Dalam penjelasannya, Budi menegaskan bahwa jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan yang benar-benar dinonaktifkan jauh lebih kecil dari yang ramai diperbincangkan publik.

"Jadi Bapak-Ibu dari 200 ribu, tadi saya lupa sampaikan di depan, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12 ribu. Jadi kita sudah lihat datanya, dari 200 ribu pasien cuci darah, kemudian ada perubahan 11 juta tadi, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.262. Sehingga inilah yang rame kemarin di publik."

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada kelompok lain yang luput dari perhatian publik, padahal memiliki risiko yang sama besar.

"Tapi kita perlu tekankan, ada yang belum ramai atau tidak ramai ke publik? Ya itu yang sisanya, yang 110 ribu lain. Padahal risiko mereka sama. Kalau ini berhenti, ini menyebabkan kematian," paparnya.