HPN 2026, Dewan Pers Soroti Tekanan Bisnis Media di Tengah Dominasi Medsos

BeritaNasional.com -  Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti kondisi pers nasional yang makin tertekan akibat pergeseran konsumsi informasi masyarakat ke media sosial dan platform digital.

Pernyataan ini disampaikannya pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang Banten, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis media pers konvensional.

Padahal, pers sempat memiliki peran sebagai medium pendidikan publik dan penjaga idealisme yang tumbuh bersama perjuangan bangsa.

“Bagi generasi baby boomer seperti saya, itu merasakan, menyaksikan bagaimana pers itu betul-betul tumbuh sebagai medium pendidikan publik dan pejuang idealisme,” ucapnya.

Namun, seiring perkembangan teknologi peran tersebut perlahan tergerus oleh informasi yang didorong logika bisnis. 

Ia menilai bisnis informasi saat ini didukung oleh basis digital, media sosial, dan kecerdasan buatan (AI), yang menjadikan media sosial sebagai konsumsi utama masyarakat.

“Hasil penelitian kami mengatakan pelanggan pembaca surat kabar itu menurun drastis. Orang sudah merasa cukup dengan media sosial dengan medium handphone,” terangnya.

Padahal, lanjut Komarudin, karakter media sosial berbeda dengan pers. Pers mengedepankan rasionalitas, objektivitas, dan tanggung jawab.

Sedangkan, media sosial cenderung menyajikan konten emosional dan sensasional demi mengejar perhatian audiens.

“Kalau pers itu lebih rasional, objektif, bertanggung jawab; kalau media sosial itu betul-betul menuruti, memanjakan selera pembacanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Komarudin menyebut pergeseran audiens ke media sosial berdampak pada aliran pendapatan iklan. 

Menurutnya, logika buying audience membuat iklan lebih banyak tersedot ke platform media sosial sehingga mengurangi pendapatan media pers.

“Akibatnya tadi dikatakan bahwa media pers konvensional dari segi bisnisnya mengalami declining. Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK pada karyawannya,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Dewan Pers berharap adanya peran pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam distribusi iklan agar pers tetap dapat bertahan dan menjalankan fungsinya.

“Oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana intervensi campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial, tapi juga ikut mempertahankan tegaknya suburnya pers,” tandasnya.