Sering Bikin Macet dan Membahayakan, Pimpinan Komisi III Desak Truk ODOL di Tol Jakarta-Tangerang Ditindak

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, mendesak mendesak institusi terkait mengambil langkah konkret mengatasi kemacetan parah di di ruas Tol Jakarta–Tangerang. Rano pun menyoroti maraknya truk mengambil jalur kanan dan praktik over dimension dan overloading (ODOL) yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Rano mengungkap, laporan masyarakat menunjukkan sejumlah truk kerap menggunakan jalur kanan yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului sehingga memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk.

"Saya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait truk-truk yang dengan leluasa mengambil lajur kanan di Tol Jakarta–Tangerang. Ini sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jalur kanan bukan untuk kendaraan berat berjalan lambat," kata Rano kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

Rano menyoroti truk ODOL yang masih kerap beroperasi. Menurutnya, truk ODOL melanggar aturan dan juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

"Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi nyata," jelasnya.

Rano juga menilai bahwa sebagian pengemudi truk terkesan tidak gentar terhadap sistem tilang elektronik (ETLE), seolah tidak ada efek jera yang dirasakan. Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mempertegas implementasi ETLE, memastikan sanksi benar-benar ditegakkan, dan melakukan evaluasi jika terdapat celah dalam sistem pengawasan.

"Kalau ETLE sudah diterapkan, maka pastikan penindakannya transparan dan tegas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelanggaran bisa diabaikan tanpa konsekuensi," ujar Rano.

Menjelang bulan Ramadan, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat, Rano mendorong adanya langkah preventif melalui rekayasa lalu lintas yang terukur. Opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pembatasan waktu operasional kendaraan berat pada jam tertentu, pengawasan intensif di titik-titik rawan, serta patroli rutin untuk memastikan truk tidak menggunakan lajur kanan.

Ia juga meminta koordinasi yang lebih solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan pengelola jalan tol agar kebijakan yang diambil tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.

"Saya meyakini Korlantas dan Polri memiliki kapasitas serta instrumen yang memadai untuk menertibkan pelanggaran ini. Tinggal bagaimana pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur," ujarnya.

"Kita tidak bisa membiarkan keresahan ini berlarut-larut. Negara harus hadir memastikan jalan tol aman, tertib, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Komisi III akan terus mengawal agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," pungkas Rano.