Surya Paloh Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, PKS Sebut 4 Persen Angka Moderat

BeritaNasional.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai ambang batas parlemen 4 persen merupakan angka yang moderat. Sebab tidak banyak yang hilang keterwakilannya, dan tetap menghadirkan penyederhanaan partai politik. Hal itu menanggapi sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendorong ambang batas parlemen 7 persen.

"Jadi kalau menurut saya angka 4 persen itu moderat ya. Di satu pihak dia tidak terlalu banyak pihak yang kemudian terhilangkan keterwakilannya, tetapi juga menghadirkan penyederhanaan, karena kan faktanya dengan 4 persen ini ada sekitar sembilan atau sepuluh partai politik yang masih bisa ke DPR, dan itu partai-partai yang relatif mewakili keragaman latar ideologi politik yang ada di Indonesia," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut Hidayat, jika ambang batas terlalu tinggi banyak suara yang tidak terwakili. Bila ambang batas di atas 4 persen maka banyak suara hilang dan keterwakilan tidak terpenuhi akibat banyak partai tidak lolos ambang batas.

"Tapi kalau kemudian di atas 4 persen, apalagi sampai 7 persen dan seterusnya di atas 4% lah gitu ya, itu tentu akan juga menghadirkan apa yang diputuskan oleh MK yaitu banyaknya pihak yang tidak terwakili di DPR, atau banyaknya suara yang hilang atau yang tidak terwakili karena tidak terpenuhinya parliamentary threshold," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan partainya tetap konsisten mendorong ambang batas parlemen naik. Pada 2020 lalu, Paloh mengusulkan kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 7 persen.

“Saya pikir NasDem seharusnya tetap konsisten di situ, kecuali ada perubahan yang sangat signifikan,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Paloh menjelaskan, kenaikan ambang batas bertujuan mengubah sistem multipartai menjadi selected party atau sistem partai terbatas. Dengan pembatasan jumlah partai politik, stabilitas pemerintahan diyakini lebih terjaga.

“Dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” tambahnya.