PDIP Buka Dialog dengan Seluruh Parpol untuk Tetapkan Ambang Batas Parlemen Ideal

Oleh: Ahda Bayhaqi
Minggu, 03 Mei 2026 | 15:13 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Beritanasional/Panji)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Beritanasional/Panji)

BeritaNasional.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan membuka dialog dengan seluruh partai politik (parpol) di parlemen dan non-parlemen untuk membahas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang ideal. PDIP sendiri belum menentukan berapa angka ideal ambang batas parlemen.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, untuk menentukan angka ambang batas yang ideal perlu proses politik melalui kajian.

"Berapa angka yang ideal? Nah inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid. Inilah yang kemudian akan muncul dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu tersebut," kata Hasto di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Karenanya, PDIP akan berdialog dengan seluruh partai politik, termasuk partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. PDIP pun mendorong adanya kesepakatan bersama terkait besaran ambang batas 

"Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama," jelas Hasto.

Ia juga mengatakan, ambang batas parlemen menjadi instrumen penting demokrasi agar jalannya pemerintahan negara efektif. Ambang batas ditentukan melalui keputusan rakyat, bukan kekuasaan.

"Rakyat untuk menentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold yang kemudian peningkatannya secara berjenjang dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan parliamentary threshold, sehingga jumlah partai politik yang ada di DPR akan terkonsolidasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," terang Hasto.sinpo

Editor: Kiswondari
Komentar: