Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Jamin Keselamatan PMI di Timur Tengah

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah. Sebab, saat ini, terjadi konflik akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

"Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas," ujarnya dikutip dalam siaran pers pada Kamis (5/3/2026).

"Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri," tegasnya.

Netty meminta adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pelindungan terhadap PMI.

Selain itu, politikus PKS ini meminta agar perwakilan RI di seluruh wilayah terdampak untuk segera memperbarui data PMI, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.

"Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera," ujarnya.

Netty mendorong Posko Pengaduan 24 jam dibuka untuk menjadi kanal komunikasi bagi PMI dan keluarga di Indonesia. Hal ini penting mengingat potensi konflik meluas.

"Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik," tandasnya.