Tingkatkan PAD dan Transparansi, Anggota DPR Aher Dorong Percepatan Transaksi Elektronik Pemda

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri fmendorong pemerintah daerah mempercepat implementasi Transaksi Elektronik Pemerintah Daerah (ETPD).

Upaya ini dinilai strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi pasar dan parkir. Digitalisasi transaksi daerah menjadi semakin krusial di tengah penyesuaian dana transfer pusat pada tahun anggaran 2026. Dalam kondisi fiskal yang lebih ketat, daerah dituntut lebih kreatif dan akurat dalam menggali potensi pendapatan.

“Transaksi elektronik bukan sekadar modernisasi sistem pembayaran, tetapi instrumen untuk menutup celah kebocoran, meningkatkan efisiensi, dan memastikan setiap rupiah pendapatan daerah tercatat secara transparan,” ucapnya.

Mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menyoroti data nasional menunjukkan realisasi pajak dan retribusi daerah di sejumlah wilayah masih belum optimal akibat pola pengelolaan konvensional yang rentan kebocoran dan kurang terdokumentasi secara akurat. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor pendapatan daerah harus menjadi prioritas.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2026) pemerintah daerah perlu segera menyusun peta jalan (roadmap) digitalisasi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Integrasi perencanaan tersebut penting agar elektronifikasi tidak berjalan parsial, melainkan menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

“Peta jalan digitalisasi harus jelas, terukur, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan. Dengan begitu, target peningkatan PAD bisa dicapai secara berkelanjutan,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, ia mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta kolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dengan percepatan ETPD, kita optimistis pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kepercayaan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan modern,” tutupnya.