Rentan Politik Adu Domba, Publik Diminta Tidak Terjebak Narasi di Media Sosial

BeritaNasional.com -  Publik diminta tidak mudah terjebak dalam politik adu domba setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus beberapa waktu lalu.

Pakar geopolitik Universitas Muhammadiyah Indonesia Rasminto menyampaikan hal tersebut. Peristiwa yang menimpa aktivis HAM tersebut merupakan kejahatan serius yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum sekaligus mengungkap dugaan dan spekulasi yang mengaitkan institusi negara yang akan merusak kohesi nasional serta bisa sebabkan konflik sosial.

"Dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif seringkali dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu publik harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik adu domba," ujarnya. 

Pun ia menyoroti beredarnya foto yang diklaim sebagai identitas pelaku sekaligus anggota intelijen militer di media sosial  yang menurutnya bukan data autentik identitas pelaku yang sebenarnya.

Dalam keterangan resmi, menurut dia, Polri menyatakan gambar tersebut hasil manipulasi digital yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Ini sangat berbahaya. Ketika gambar hasil rekayasa digital disebarkan lalu dijadikan dasar untuk menuding institusi tertentu, maka yang terjadi adalah pembentukan opini yang menyesatkan publik," ucapnya.

Selain itu, tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa bukti merupakan hal yang sangat disayangkan.

Menurutnya, narasi tersebut bukan hanya menyakitkan bagi prajurit TNI yang selama ini mengabdi kepada negara, tetapi juga berpotensi merusak kemanunggalan TNI dan rakyat yang telah menjadi fondasi pertahanan nasional Indonesia.

"Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap TNI bukan hanya menyakiti institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan kohesi nasional kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Mengutip Antara, Selasa (17/3/2026) Rasminto menegaskan dalam negara hukum, setiap kasus pidana harus diselesaikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif oleh aparat penegak hukum, dan masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.

"Yang paling penting sekarang adalah memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Publik perlu menahan diri agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," katanya.

Politik adu domba atau devide et impera dalam sejarah Indonesia pernah digunakan untuk melemahkan persatuan bangsa. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kewarasan publik di tengah derasnya arus informasi digital.

"Indonesia tidak boleh terpecah hanya karena perang narasi di media sosial. Persatuan nasional dan kepercayaan terhadap institusi negara harus tetap dijaga sambil menunggu fakta hukum yang sebenarnya terungkap," tukasnya. (Antara)