DPR Sebut Penundaan Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Langkah Diplomatis yang Realistis

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza perlu ditempatkan dalam bingkai yang lebih luas. Penundaan ini dilihat sebagai strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan dan stabilitas regional.

"Indonesia sejak awal konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan, serta kesiapan logistik dan diplomasi. Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional," kata Dave dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Dave mengatakan, berdasarkan kerangka Konstitusional, Indonesia menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan ke mana. Pemerintah diyakini akan berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional agar ketika mengirim pasukan perdamaian dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza.

"Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, kita tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Pemerintah tentu akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional, sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza," katanya.

Maka itu, keputusan penundaan dinilai sebagai langkah diplomatis yang realistis bukan pengurangan komitmen.

"Dengan demikian, keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen. Komisi I DPR RI bersama Pemerintah tetap berdiri tegak dalam mendukung misi perdamaian, dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab," ucap Dave.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun.

Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tidak memihak blok kekuatan manapun dan aktif menciptakan perdamaian dunia.

Demikian disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul "Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis".

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (16/3/2026).

Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada kekuatan negara lain. Karena itu, Indonesia pun harus membangun kekuatan pertahanan yang kuat. "Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, Indonesia menjaga hubungan baik dengan semua negara tetangga dan memiliki postur militer yang bersifat defensif.

Terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS), Prabowo kembali menjelaskan bahwa tujuan Indonesia adalah kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," Prabowo menerangkan.

Namun rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda. Semua pembahasan terkait BoP sedang ditangguhkan (on hold) karena meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Untuk penyelesaian konflik AS-Iran, Prabowo telah mengajukan diri sebagai mediator. Konflik ini telah menciptakan ketidakpastian dan gejolak bagi semua negara di dunia. Menurut Prabowo, semua pihak harus bersedia berdialog untuk mengakhiri konflik.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," tutupnya.