Pemerintah Targetkan 101 Sekolah Rakyat Rampung Juni 2026

Oleh: Ahda Bayhaqi
Kamis, 26 Maret 2026 | 08:45 WIB
Pemerintah mempercepat akses pendidikan untuk masyarakat miskin ekstrem melalui Sekolah Rakyat. (Foto/Kemen PU).
Pemerintah mempercepat akses pendidikan untuk masyarakat miskin ekstrem melalui Sekolah Rakyat. (Foto/Kemen PU).

BeritaNasional.com - Pemerintah menargetkan pembangunan 101 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2026. Pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan diharapkan rampung pada 20 Juni 2026.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dikutip dalam siaran pers pada Kamis (26/3/2026).

Pemerintah awalnya menargetkan 104 Sekolah Rakyat untuk pembangunan tahap kedua. Rinciannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun, saat ini telah dibangun lebih dulu 101 sekolah. Tiga sisanya yang berlokasi di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil akan dibangun pada Oktober mendatang.

"Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan," jelas Qodari.

Pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat diperkirakan menyerap 58 ribu tenaga konstruksi dan akan membuka sekitar 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah seluruh sekolah beroperasi. Setiap sekolah juga ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Sekadar informasi, Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: