DPR Terapkan Langkah Efisiensi Anggaran Hadapi Gejolak Harga BBM

BeritaNasional.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menjalankan berbagai langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global, yang berpotensi menekan APBN.

Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai wujud komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Indra menyebutkan, ada tiga fokus utama efisiensi yang diterapkan: penghematan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas.

“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menambahkan, pembahasan efisiensi ini sudah dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idulfitri, melibatkan sejumlah unit kerja seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma serta Biro Umum. Setelah Idulfitri, rencana tersebut disempurnakan dan mulai diimplementasikan.

Salah satu kebijakan yang langsung dijalankan adalah pengaturan listrik di kompleks DPR. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman terjadwal untuk menghemat energi.

“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelas Indra.

Menurutnya, penggunaan listrik selama ini tetap tinggi meski hanya sebagian kecil pegawai bekerja di malam hari. Kondisi ini berdampak pada seluruh operasional gedung, termasuk lift dan fasilitas lain yang tetap harus aktif.

Efisiensi juga diterapkan pada kendaraan dinas, dengan target penghematan sekitar Rp1,5 miliar per tahun. Pengurangan ini dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.

Indra juga menyebut kemungkinan penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat untuk menekan konsumsi BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.

“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” katanya.

Selain itu, Setjen DPR memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, kini tidak diperkenankan. Sementara perjalanan dinas dibatasi secara selektif; yang tidak mendesak akan dibatasi, tetapi kegiatan penting yang terkait fungsi kedewanan tetap difasilitasi.

“Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” jelasnya.

Indra menekankan bahwa kebijakan ini akan dijalankan disiplin hingga akhir tahun anggaran, dan tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian tambahan seiring evaluasi berkala. Meski begitu, seluruh kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR.

“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa rapat-rapat yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tetap berjalan secara fleksibel.

“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” pungkas Indra.

Dengan langkah efisiensi ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan kinerja lembaga legislatif tetap optimal dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.