DPR Apresiasi Pemerintah Tetapkan WFH sebagai Langkah Efisiensi BBM

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah antisipatif terhadap krisis minyak dunia. DPR, kata Herman, solid bersama pemerintah menghadapi tekanan krisis energi dan akan menyukseskan kebijakan strategis pemerintah.

"Kalau kita melihat bagaimana negara lain yang sudah menetapkan pilihan-pilihan strategi dalam mengantisipasi terhadap kenaikan BBM, tentu Indonesia juga punya cara, salah satunya adalah work from home. Jadi, setiap Jumat, mulai April tentu akan diberlakukan kerja di rumah." ujarnya kepada wartawan pada Rabu (1/4/2026).

Pemerintah, menurut dia, berhasil menjaga stabilitas dengan tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan minyak dunia.

"Ya, memang situasi global ini bukan hanya menjadi persoalan saat ini di Indonesia. Namun, tentu ini juga terjadi di hampir seluruh negara. Namun, bersyukur dan berterima kasih tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah di kala harga BBM naik signifikan karena Indonesia sendiri dalam asumsi APBN menetapkan USD70 per barel," katanya.

Kenaikan harga minyak dunia telah menembus di atas asumsi APBN menjadi tantangan besar bagi fiskal negara. Namun, pemerintah tetap mampu menjaga harga BBM agar tidak naik melalui berbagai strategi.

"Jadi, kalau kemudian sekarang naik di USD110 per barrel, mungkin sudah menyentuh ke 115, namun tentu dengan berbagai strategi dan cara untuk tetap bisa mempertahankan, mengamankan fiskal, maka BBM tidak naik dan ini sudah diumumkan oleh pemerintah," ujar Herman.

Herman juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat serta menghindari praktik penimbunan yang dapat memperburuk kondisi di lapangan.

"Nah, oleh karenanya, atas ketidaknaikan BBM ini, tentu kita semua harap tenang kembali, tidak ada spekulan-spekulan yang menimbun BBM dan kemudian menyusahkan masyarakat. Namun, tentu ada cara-cara lain yang pemerintah lakukan," ucapnya.

Herman menegaskan, dalam situasi krisis, sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan optimal.

“Kami tentu akan menyesuaikan dengan pemerintah karena bagaimanapun keputusan-keputusan itu juga kan harus beriringan. Dalam situasi krisis, dalam situasi yang membutuhkan kebersamaan, DPR dan pemerintah harus kompak.” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman optimistis kondisi ini bersifat sementara dan akan membaik seiring meredanya ketegangan geopolitik global serta normalisasi rantai pasok energi dunia.

"Artinya, ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa melewati masa ini, karena insyaallah kalau ke depannya misalkan perang Amerika, Israel, dan Iran sudah mulai meredah, Selat Hormuz kembali normal, kemudian komoditas bisa dihasilkan sesuai dengan kemampuan produksi rata-rata biasanya oleh negara-negara lain, bahkan kita bisa swasembada energi, bisa swasembada pangan, swasembada air tercapai, tentu ini adalah masa-masa yang tentu ingin kita raih, ingin kita capai, dan kehidupan kita normal, dan tentu ke depan kita bisa lebih baik," tandasnya.