DPR Ingatkan Kurikulum Pendidikan Kepolisian Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

BeritaNasional.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lemdiklat (Kalemdiklat) Polri dan Gubernur Akpol pada Kamis (2/4/2026) siang ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana mengingatkan, kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian harus berbasis penghormatan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, untuk menciptakan insan "Tribrata" yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran strategis sebagai fondasi utama membentuk kualitas SDM Polri ke depan. Sehingga transformasi menuju Polri yang Presisi harus dimulai dari hulu ini atau pendidikan.

"Yakni melalui sistem pelatihan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menghasilkan output yang berintegritas, profesional, dan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi," kata Dede di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dede juga menekankan, kurikulum berbasis nilai HAM dan demokrasi harus benar-benar diinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku peserta didik. Terutama, kata dia, polisi kini mendapatkan sorotan dari publik, contohnya seperti polemik penanganan kasus yang dialami oleh Kapolres Sleman beberapa waktu lalu.

"Kapolres yang kemarin kita sempat undang ya, Kapolres Sleman, bahwa ada masyarakat (terjerat kasus) karena membela untuk dirinya, membela diri. Hal itu mungkin penekanan-penekanan kepada anggota Polri ke depan," ujarnya.

Untuk itu, ia ingin agar ada penjelasan evaluasi dalam rencana kerja Lemdiklat Polri selama satu tahun terakhir, mulai dari program-program yang menjadi skala prioritas termasuk kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan atau belum terpenuhi.

Menurutnya, Komisi III DPR ingin mengetahui sistem pendidikan yang dibangun selama ini, terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan fungsi pendidikan, pembentukan, dan pengembangan berdasar jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi dalam meningkatkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas menuju Polri yang Presisi.