KPK Terima Laporan Rumah Saksi Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi Diduga Dibakar

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi terkait intimidasi terhadap seorang saksi dalam perkara dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, laporan yang diterima penyidik mencakup dugaan pembakaran rumah saksi.

“Benar, dalam perkara suap ijon proyek Bekasi, KPK mendapat informasi ada salah satu saksi mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Informasi yang kami peroleh, bahkan sampai rumahnya diduga dibakar,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

KPK, kata Budi, saat ini telah berkoordinasi dengan LPSK agar saksi yang terancam bisa memperoleh perlindungan. 

“Saat ini masih dikoordinasikan agar saksi bisa mendapat perlindungan dari LPSK,” kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan.
 
HM Kunang sendiri disebut memiliki peran sentral dalam perkara ini, yakni sebagai penghubug antara Ade Kuswara dengan Sarjan.
 
Meski demikian, HM Kunang juga disebut acap kali meminta uang secara pribadi dan langsung kepada Sarjan.
 
Ia menagih uang dari SKPD di Kabupaten Bekasi dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai orang tua Bupati sekaligus Kepala Desa Sukadami.
 
Di sisi lain, Ade Kunang diduga menerima uang terkait proyek yang rencananya berjalan tahun depan, dengan dana Rp 9,5 miliar sebagai uang muka jaminan.
 
KPK juga telah memeriksa Nyumarno terkait dugaan penerimaan Rp600 juta dari Sarjan. Penyidik masih menelusuri aliran dana tersebut serta tujuan pemberiannya.
 
Sejauh ini, sudah ada 3 anggota DPRD Jabar yang disebut KPK menerima aliran uang dari kasus ini, yakni Ono Surono, Nyumarno, dan Jejen Sayuti.
 
Atas perkara tersebut, Ade Kuswara dan HM Kunang dijerat Pasal 12 a atau Pasal 11 serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Sedangkan Sarjan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.