Pasca Pakistan, Indonesia dan Presiden Prabowo Mampu

BeritaNasional.com -  Selama 21 jam perundingan perdamaian AS dan Iran berakhir tanpa hasil. Dunia kembali masuk ke fase tegang yang tidak mudah dibaca. AS dan Iran gagal menemukan titik temu, dan kegagalan itu tidak berdiri sendiri. 

Kegagalan ini membuka kembali satu kenyataan lama dalam hubungan internasional. Ketika kepentingan strategis bertabrakan, kompromi menjadi mahal, bahkan sering kali mustahil.

Dalam kajian hubungan internasional, kondisi seperti ini sangat dekat dengan pendekatan Realisme dalam Hubungan Internasional. Teori ini melihat dunia sebagaimana adanya tanpa ilusi. Negara bertindak berdasarkan kepentingan, bukan sekadar nilai. 

Keamanan, kekuatan, dan kendali atas sumber daya menjadi prioritas utama. Dalam pandangan teori ini, negosiasi yang gagal itu normal. Gagalnya perdamaian adalah konsekuensi logis dari benturan kepentingan dua kekuatan yang sama-sama enggan mundur.

Di titik ini, energi menjadi kunci. Konflik AS dan Iran lebih dari soal politik atau ideologi. Konflik ini mengganggu jalur distribusi minyak dunia, terutama di kawasan Teluk yang sangat strategis. 

Apa yang terjadi di Selat Hormuz menjadi bukti betapa rapuhnya sistem global ketika satu titik krusial terganggu. Begitu jalur ini terancam, pasar bereaksi cepat. Harga minyak bergerak, dan efeknya menjalar ke seluruh dunia.

Indonesia ada dalam lingkar dampak itu, meski menurut klaim Menteri ESDM, tidak terlalu signifikan. Namun demikian, sebagai negara berkembang yang masih mengandalkan impor energi, setiap gejolak global langsung terasa di dalam negeri. 

Tekanan terhadap anggaran negara meningkat. Harga barang ikut terdorong. Stabilitas ekonomi diuji. Situasi ini memperlihatkan satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan yakni ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional.

Di sisi lain, Indonesia tetap berdiri dengan prinsip yang jelas. Kita mengidam-idamkan perdamaian. Kita percaya bahwa konflik harus diselesaikan melalui dialog, bukan eskalasi ketegangan, apalagi eskalasi militer. 

Hal ini merupakan bagian dari identitas bangsa. Indonesia tumbuh dari semangat meredakan ketegangan, bukan memperuncing perbedaan. Di tengah dunia yang semakin keras, sikap ini menjadi kekuatan moral yang tetap relevan.

Dunia tidak hanya bergerak lewat jalur social justice dan moralitas. Realitas global menunjukkan bahwa kekuatan dan daya tawar setiap negara tetap menjadi faktor penentu. Di sinilah tantangan bagi Indonesia menjadi semakin kompleks. 

Sejarah kolektif bangsa ini mendorong kita agar tetap mampu menjaga peran sebagai penyeru damai, sambil memastikan fondasi dalam negeri tidak rapuh. Keseimbangan ini tidak mudah, tapi justru di situlah kualitas kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto diuji.

Kemandirian energi menjadi jawaban yang semakin jelas. Indonesia memiliki potensi besar, dari SDA hingga energi terbarukan. Tetapi potensi tidak akan berarti tanpa arah yang tegas. Selama ketergantungan masih tinggi, setiap konflik global akan selalu menempatkan kita dalam posisi rentan. Dunia boleh berubah cepat, tapi negara yang kuat adalah negara yang mampu mengantisipasi, bukan sekadar bereaksi.

Gagalnya negosiasi AS-Iran memberi pelajaran penting bagi Indonesia. Perdamaian tetap harus diperjuangkan, tetapi kesiapan menghadapi dunia yang keras tidak boleh ditunda. Dalam kerangka realisme, negara yang bertahan adalah negara yang mampu mengamankan kepentingannya sendiri, tanpa kehilangan arah nilai yang diyakini.

Indonesia memiliki keduanya. Dua hal yang sangat esensi, yakni prinsip untuk menjaga perdamaian dan kapasitas untuk membangun kekuatan. Indonesia tertantang untuk menggabungkan dua hal itu dalam satu langkah yang nyata. Dunia tidak menunggu. Sejarah juga tidak memberi banyak kesempatan kedua. Indonesia harus membaca momentum ini dengan jernih, lalu bergerak dengan keyakinan.

oleh: Prof Ali Mochtar Ngabalin

Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Partai Golkar