Polemik Survei Bahlil, Idrus Ajak Publik Lihat Data dan Fakta

BeritaNasional.com - Hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah” memantik respons keras dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.

Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri harus didasarkan pada fakta objektif serta capaian nyata di lapangan.

“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujar Idrus kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka 70,5 persen. Namun, dalam waktu yang sama, muncul sejumlah catatan kritis terhadap beberapa menteri, termasuk Bahlil, terutama terkait konsistensi kebijakan, transparansi, hingga isu integritas.

Menanggapi hal itu, Idrus justru menilai Bahlil sebagai salah satu menteri yang berada di garis terdepan dalam menjalankan visi besar Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ia menilai pendekatan yang digunakan juga selaras dengan arah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi Subyek - Pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton, tidak jadi obyek, tegas Idrus.

Ia menyebut sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, di antaranya legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga awal 2026, pemerintah mencatat tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, sementara lifting gas tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di sektor hilirisasi, investasi juga terus menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara, dengan nilai proyek mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, program transisi energi terus dipercepat, termasuk implementasi biodiesel B50 untuk mengurangi impor energi. Pemerintah juga memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun mendatang.

Program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) juga terus diperluas. Hingga 2026, jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah serta wilayah terpencil telah mendapatkan akses listrik.

“Rakyat di daerah terpencil yang puluhan tahun tidak menikmati listrik, sekarang sudah merasakan. Itu kerja nyata,” ujar Idrus.

Idrus juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Ia menilai Indonesia mampu menjaga stok BBM di atas 20 hari, memastikan distribusi LPG tetap aman, serta menahan kenaikan harga BBM subsidi.

Terkait hasil survei, Idrus menilai wajar jika publik mempertanyakan objektivitasnya apabila hasil yang ditampilkan dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan.

“Kalau hasil survei berbeda dengan realitas dan tidak masuk akal, jangan salahkan kalau muncul kecurigaan. Bisa saja orang menilai ada faktor subjektivitas, bahkan mungkin karena pesanan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga solidaritas dan kebersamaan.

“Kita semua adalah anak bangsa. Mari kita rawat rumah besar Indonesia ini bersama-sama, dengan semangat kebersamaan dan objektivitas,” pungkasnya.